Pendidikan Jumat, 03 Januari 2020 – 20:20 WIB
Kemendikbud Beri Tunjangan Khusus untuk Guru Terdampak Banjir
Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan pihaknya mendata sekolah terdampak banjir. Guru yang terdampak banjir akan diberi tunjangan khusus.
Fatih Bilingual School menggelar acara untuk program pengembangan kinerja mengajar untuk para guru, pemimpin sekolah.
Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan pihaknya mendata sekolah terdampak banjir. Guru yang terdampak banjir akan diberi tunjangan khusus.
Penempatan guru SLTA di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2020 mendatang akan menggunakan sistem zonasi.
Ketum IGI tidak heran bila dari tiga juta guru, hanya 13,5 persen yang bisa melakukan transfer pengetahuan dengan…
Kemendikbud mempertimbangkan untuk memberikan contoh RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) kepada para guru.
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, mengajak seluruh stakeholder memberi kepercayaan kepada guru dan kepala sekolah (kepsek) dalam proses pembelajaran.
Mendikbud Nadiem Makarim diingatkan Ketum IGI Ramli Rahim untuk fokus menyelesaikan masalah kekurangan guru.
Terkait kebijakan USBN, Mendikbud Nadiem Makarim mengembalikannya ke sekolah dan penentuan kelulusan siswa menjadi wewenang guru.
Saat ini semakin sedikit pria yang mau menjadi guru di Australia, terutama disebabkan oleh ketatnya aturan yang membatasi…
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyebut DPR menggelar rapat gabungan untuk membahas honorer K2.
Politikus PKS Abdul Fikri Faqih menilai, Presiden Jokowi melemparkan wacana urusan guru ditarik ke pusat tanpa didasari kajian.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendukung wacana kewenangan urusan guru ditarik kembali ke pusat.
Ketum Ikatan Guru Indonesia alias IGI Ramli Rahim membeber modus oknum pejabat daerah memeras guru.
Ketum IGI Ramli Rahim mendukung wacana Presiden Jokowi akan menarik pengelolaan guru, dikembalikan ke pusat.
Menurut Nur Baitih, setidaknya ada tiga hal potisif bagi honorer jika kewenangan urusan pengelolaan guru ditarik kembali ke…
Gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang penarikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola guru memperoleh penilaian positif dari Wakil…
Rekrutmen guru yang dilakukan di daerah juga sangat tidak jelas karena pemerintah pusat melarang pengangkatan honorer.
Gubernur Sumsel Herman Deru meminta para bupati dan wali kota memberikan perhatian pada nasib guru honorer.
Presiden Jokowi melemparkan wacana kewenangan tata kelola guru ditarik kembali ke pusat.
Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifah menilai, pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia sangat rumit.
Sebuah SD di Pilimo Distrik Yalengga, Kabupaten Jayawijaya, Papua, hanya punya satu guru merangkap kepala sekolah.