Pilpres Kamis, 22 Februari 2024 – 19:47 WIB
Yusril: Jalan Konstitusional Capres yang Kalah Adalah ke MK, Bukan DPR
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menanggapi isu hak angket DPR terkait pelaksanaan Pemilu 2024
NasDem, bersama PKS dan PKB siap untuk menggulirkan hak angket Pemilu 2024 bersama PDIP.
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menanggapi isu hak angket DPR terkait pelaksanaan Pemilu 2024
Kepada para pihak yang merasa ada kecurangan, Andy menyarankan agar menyelesaikannnya melalui mekanisme yang disediakan
Pakar politik Walid Musthafa Sembiring mengkritik usulan hak angket pemilu yang akan menambah polemik.
Cawapres nomor urut tiga Mahfud Md menolak berkomentar soal hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilu 2024.
Politikus senior memberi sinyal bahwa wacana pemakzulan Presiden Jokowi bisa terwujud melalui hak angket yang digulirkan di DPR…
SETARA Institute mencurigai menuver KPU soal penghentian rekapitulasi suara Pemilu 2024 di kecamatan. Ungkit omongan Jokowi soal PSI.
Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengatakan hak angket bisa menjadi momen pembuktian terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi usulan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang meminta partai pengusungnya untuk mengajukan hak…
Anies Baswedan menanggapi ajakan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mengajukan hak angket ke DPR
Capres Ganjar Pranowo mengusulkan parpol pengusungnya yang di DPR bisa menggunakan hak angket terkait Pemilu 2024.
Hasil polling Mobil Ide Rakyat menyebutkan bahwa 64,1 persen responden minta DPR perlu melanjutkan hak angket.
Wacana hak angket ini merembet ke isu pemakzulan Presiden Joko Widodo. Isu tersebut berhembus dari politikus PKS Mardani…
Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) setelah mengajukan hak angkat. Kok, bisa?
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan DPR menggunakan hak angket terhadap MK
Rapat Paripurna DPR, Masinton Pasaribu berteriak mengusulkan penggunaan hak angket menyikapi putusan MK yang dinilai berbau tirani.
Anggota DPR dari PDIP Masinton Pasaribu menganggap putusan MK yang mengurangi syarat minimal capres-cawapres bukanlah putusan berdasar konstitusi.
Koalisi SSR mendesak Komisi I dan VI DPR RI menggunakan hak angket soal dugaan suplai senjata dan amunisi…
Heru Budi dinilai menabrak sejumlah aturan gegara tidak mau melanjutkan program ITF Sunter, proyek yang dicanangkan Anies Baswedan.
Formappi mendesak DPRD DKI Jakarta tak hanya memanggil direksi PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) dalam meminta pertanggunjawaban atas…
Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menyebut dewan bisa menggunakan hak angket atas dugaan TPPU Rp 349 T…