Kementerian Agraria dan Tata Ruang memastikan hak guna usaha (HGU) bukan kawasan hutan.
BAP DPD RI hanya mendukung dan merekomendasi dan bisa mengeluarkan surat kepada gubernur dan bupati.
Ketua Umum Hipakad Hariara Tambunan meminta pemerintah beri perhatian serius masalah tumpang tindih izin pertanahan.
Ini adalah bentuk kepedulian PTPN III kepada warga yang selama ini ada di atas lahan Hak Guna Usaha…
Pospera Riau minta Kejagung bergerak mengusut dugaan korupsi dan kerugian negara oleh PT DSI yang mengakui tidak punya…
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mendesak Menteri Hadi turun tangan menyikapi konflik lahan antara masyarakat dengan…
Presiden Joko Widodo mencabut 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara karena beberapa penyebab
Konflik lahan antara masyarakat dan pihak perusahaan di Jambi cukup banyak, setidaknya tersebar di 29 desa.
JPNN.com 
