Aliansi Masyarakat Pemerhati MK menilai sedang ada upaya untuk mendelegitimasi Mahkamah Konstitusi. Kok, bisa? Simak selengkapnya di sini.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mendorong pembentukan Dewan Etik guna menjaga kewibawaan MK dan hakimnya yang berpredikat…
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay mendorong hakim MK mempertimbangkan ini sebelum memutuskan uji materi UU Pemilu…
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan Hakim MK berhati-hati. Dia menilai Pileg pada Pemilu 2024…
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan hakim konstitusi Arief Hidayat tidak bisa mencalonkan lagi sebagai…
Chandra Purna Irawan mengingatkan Presiden Jokowi soal tindakan DPR mencopot Hakim Konstitusi Aswanto. Jangan mengintervensi hukum!
Fajar Laksono mengeklaim pihaknya mengirim surat ke DPR sebelum legislatif mencopot Aswanto sebagai Hakim Konstitusi melalui Rapat Paripurna
Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie memprotes langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mencopot Aswanto sebagai hakim Mahkamah…
Presiden Joko Widodo menyatakan tidak pernah berniat untuk menabrak hukum di hadapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden juga…
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengapresiasi Presiden Jokowi dalam mempertahankan Ideologi Pancasila dan mengantisipasi upaya penetrasi radikalisme
Herman Herry meminta proses rekrutmen calon hakim MK dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Sembilan Hakim Konstitusi satu suara menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno…
Hakim MK menegaskan lagi, tidak ada seorang pun bisa mengintervensi kebebasan pers, kecuali UU dalam hal ini UU…
Hakim sempat menyinggung tentang independensi MK memutuskan perkara sidang sengketa hasil Pilpres 2019.
Sidang putusan MK molor sepuluh menit lantaran harus menyelesaikan administrasi terkait putusan.
LPSK sempat menyebut adanya ancaman terhadap hakim MK, namun hal itu diakui Fajar hanya kesalahpaham saja.
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mau berpolemik soal dokumen perbaikan permohonan di dalam sidang Perselisihan Hasil pemilihan umum (PHPU)…
Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan paslon 01 menyampaikan protes ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen…
MK bisa mengadili sengketa Pilpres yang sifatnya administrasi apabila pemohon sudah mengajukan gugatan ke instansi terkait.
Mahkamah Konstitusi (MK) berkoordinasi dengan Polri dan TNI untuk menjaga keamanan kantor lembaga yang dipimpin Anwar Usman itu
JPNN.com 
