Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan (Hergun) sudah mengecek ketersediaan anggaran pembebasan lahan Tol Bocimi ke Kemenkeu.
Anggota Fraksi Gerindra DPR Heri Gunawan kritisi pajak pelayanan medis, jasa pendidikan hingga bahan makanan di RUU KUP…
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan (Hergun) sampaikan catatan Fraksi Gerindra terkait RUU HKPD yang membatasi belanja pegawai…
Anggota Komisi XI DPR mendorong penyederhanaan tarif CHT (cukai hasil tembakau) melalui RUU KUP dengan menghapus pembatasan produksi.
Heri Gunawan sampaikan cara mengejar target pertumbuhan ekonomi, salah satunya mengoptimalkan dana transfer daerah dan dana desa yang…
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan (Hergun) sarankan pemerintah kembalikan tunjangan kinerja PNS yang dipotong dalam komponen gaji…
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan (Hergun) menyebut refocusing tunjangan kinerja (tukin) PNS sebagai komponen THR dan gaji…
Heri Gunawan menyebut Badan Pangan Nasional bisa mengembangkan food estate untuk mewujudkan swasembada beras seperti era Presiden Soeharto.
Anggota Baleg DPR RI Heri Gunawan (Hergun) menyarankan revisi Perpres 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional untuk memperluas jenis…
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyorotkan empat solusi agar tantangan berat perpanjangan PPKM Level 4 bisa dilalui.
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengingatkan persoalan utang, kemiskinan, dan pengangguran bisa menjadi bumerang untuk perekonomian di…
Hergun Gerindra berharap arahan Presiden Jokowi soal bansos Covid-19 bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat.
Hergun mengingatkan jangan sampai dana bansos Covid-19 salah sasaran lagi dan diterima ASN hingga orang meninggal.
Hergun menyebut masih banyak warga mengantre kebutuhan oksigen dan obat-obatan di apotek di tengah PPKM Darurat.
Pandemi Covid-19 tidak bisa jadi pembenaran turun kelasnya Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan juga mendorong pemerintah merevisi target pertumbuhan ekonomi 2021.
Anggota Komisi XI DPR RI mengatakan bansos untuk rakyat harus tetap jalan selama PPKM Darurat.
Hergun heran BPK beri penilaian WTP terhadap laporan keuangan pemerintah, di sisi lain khawatir soal utang.
Draf RUU KUP juga memuat ketentuan soal tax amnesty jilid 2 yang diberlakukan mulai 1 Juli 2021.
Hergun pastikan Komisi XI DPR RI belum terima draft resmi RUU KUP yang mengatur pajak sembako.
Idealnya utang yang menumpuk harus digunakan secara maksimal untuk menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi.
JPNN.com 
