Legislatif Minggu, 04 Juli 2021 – 20:14 WIB
Hergun: Keselamatan Rakyat Lebih Penting, Anggaran Kesehatan Sebaiknya Ditambah
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan juga mendorong pemerintah merevisi target pertumbuhan ekonomi 2021.
Pandemi Covid-19 tidak bisa jadi pembenaran turun kelasnya Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan juga mendorong pemerintah merevisi target pertumbuhan ekonomi 2021.
Anggota Komisi XI DPR RI mengatakan bansos untuk rakyat harus tetap jalan selama PPKM Darurat.
Hergun heran BPK beri penilaian WTP terhadap laporan keuangan pemerintah, di sisi lain khawatir soal utang.
Draf RUU KUP juga memuat ketentuan soal tax amnesty jilid 2 yang diberlakukan mulai 1 Juli 2021.
Hergun pastikan Komisi XI DPR RI belum terima draft resmi RUU KUP yang mengatur pajak sembako.
Idealnya utang yang menumpuk harus digunakan secara maksimal untuk menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi.
Presiden Jokowi menginginkan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 bisa di atas 7 persen.
Heri Gunawan menilai keinginan Presiden Jokowi wajar guna mengejar target pertumbuhan ekonomi 2021.
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menilai pengucuran THR belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan optimistis dampak larangan mudik Lebaran 2021 terhadap perekonomian nasional tak separah tahun…
Pemisahan Ditjen Pajak dengan Kemenkeu kembali bergulir setelah RUU KUP masuk prolegnas prioritas 2021.
Fraksi Gerindra meminta pemerintah hentikan wacana penggabungan BUMN ultra mikro, yaitu PNM, Pegadaian dan BRI.
KPK tengah mengusut dugaan suap pajak senilai puluhan miliar yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu.
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan minta rencana penggabungan BUMN Ultra Mikro di bawah BRI dikaji kembali.
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyoroti rencana holdingisasi BUMN ultra mikro di bawah BRI.
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan bicara peran pers nasional memperingati HPN 2021, Selasa (9/2).
SILPA APBN 2020 itu meningkat tajam dibandingkan tahun 2019 yang hanya Rp 54 triliun.
Kebijakan PPKM Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021 diprediksi akan menurunkan laju perekonomian nasional sehingga harus diantisipasi.
Fundamental ekonomi yang keropos ditutupi pemerintah dengan memproduksi utang secara berlebihan.
Sektor UMKM mendapat banyak kemudahan di UU Cipta Kerja yang akan disahkan pemerintah.