Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akhirnya menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin melihat langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memutuskan memberi kuasa pada Ihza-Ihza Law Firm untuk mengajukan permohonan uji materi atas terbitnya…
Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyerahkan penilaian terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kepada Kementerian Hukum
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani…
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menyatakan bahwa pemerintah tak surut langkah untuk mewujudkan rencana pembubaran
Pemerintah didesak segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) terkait organisasi terlarang seperti Hizbut Tahrir
Banteng Muda Indonesia (BMI) meminta Presiden Joko Widodo segera membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Wakil Sekretaris Jenderal…
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi melarang Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aktivitas.
Sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam menghadiri Aksi Bela Ulama (ABU) di pelataran Masjid Istiqlal, Jumat (9/6). Salah…
Wakil Bupati Paser Mardikansyah meminta Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak melaksanakan kegiatan di wilayahnya.
Organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ternyata kalah terkenal dibanding Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Hal…
Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis hasil survei nasional terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Islam…
Jaksa Agung HM Prasetyo berharap proses pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berjalan lebih cepat.
Mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ainur Rofik Al Amin buka-bukaan tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengusung gagasan
Pemerintah memutuskan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kini, banyak yang mempertanyakan siapa orang pertama pembawa organisasi penganut
Sejak Indonesia merdeka, telah kita sepakati bahwa Pancasila menjadi dasar negara. Kita juga sepakat bahwa Indonesia menjadi negara…
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto menyatakan bahwa organisasinya sama sekali tak melanggar Undang-Undang Nomor…
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra telah memutuskan untuk menjadi kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang…
Dukungan pada rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terus bermunculan. Bahkan, pemerintah diharapkan bertindak cekatan untuk
JPNN.com 
