Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menyatakan, keputusan pemerintah membubarkan organisasinya merupakan tindakan semena-mena.
.jpg)
Di tengah isu keterlibatan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault bertemu Presiden Joko…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menepis tudingan yang menyebut pemerintah saat ini bersikap represif karena membubarkan Hizbut…
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Ketum ICMI) Jimly Asshiddiqqie mengimbau semua pihak yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti
Pentolan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendatangi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis sore…
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menunda pencairan dana bantuan untuk Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Langkah itu menyusul keputusan
Nahdatul Ulama (NU) terus menyuarakan dukungannya terhadap langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi kaum nahdiyin
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo menyatakan bahwa langkah pemerintah
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoy menyatakan bahwa pemerintah siap menghadapi gugatan Hizbut Tahrir…
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak setuju dengan ide Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tentang khilafah islamiah. Pasalnya, para pendiri…
Pemerintah telah resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran itu menyusul langkah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencabut
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memastikan pemerintah tak akan surut langkah dengan keputusan Kementerian
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin mendukung langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Syaratnya, pemerintah…
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mendukung langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti…
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengaku prihatin langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Sodik,…
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akhirnya menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra merasa ada yang aneh dengan penerbitan Peraturan Pemerintah…
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bakal mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
.jpg)
Pemerintah resmi akan membubarkan organisasi massa yang berbasis Islam, Hizbut Tahrir Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mewakili pemerintah menyampaikan terhadap kajian keberadaan organisasi masyarakat
Tokoh Nahdatul Ulama (NU) KH Salahuddin Wahid mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang
JPNN.com 
