Nasril menyayangkan kebijakan pemerintah terkait holding BUMN yang cenderung mengesampingkan fungsi dari DPR, padahal dalam panja aset 2014 telah…
Hal ini lantaran terkendala dengan saham istimewa pada anak usaha holding. Pemerintah tidak mengalihkan semua sahamnya dari anak…
PT Inalum (Persero) resmi memimpin holding BUMN pertambangan mulai 29 November 2017.
Penolakan itu dinilai lantaran Kementerian BUMN telah menyalahi konstitusi dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016.
Sebelum merealisasikan pelaksanaan holding BUMN sudah seharusnya pemerintah dan DPR lebih dulu berdiskusi untuk menyepakati landasan hukum dan…
Terkait adanya wacana pembentukan holding BUMN Pertambangan, dinilai berpotensi melemahkan pengawasan DPR.
Pasalnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 2016 yang dijadikan dasar hukum pembentukan holding hingga saat ini masih…
Pemerintah diminta mengevaluasi ulang wacana penghapusan status persero pada tiga BUMN.
Pembentukan holding energi, baik sektor pertambangan maupun minyak dan gas bumi (migas), bisa dirampungkan pada November mendatang.
JPNN.com 
