Ketum Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih secara tegas menyatakan menolak opsi honorer K2 diangkat menjadi PPPK.
ADKASI, Adeksi, KNASN, dan sejumlah anggota DPR RI memberikan dukungan pada honorer K2, mendesak revisi UU ASN.
Kekecewaan honorer K2 Kabupaten Magetan terhadap kebijakan seputar rekrutmen CPNS 2018 dituangkan dalam spanduk yang disebar.
Ratusan massa honorer K2 di Sumbar menggelar aksi unjuk rasa menolak tes CPNS 2018 dan menuntut diangkat menjadi…
Menkeu Sri Mulyani Indrawati meminta waktu dua pekan untuk menghitung dana yang dibutuhkan untuk PPPK.
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai, revisi UU ASN merupakan solusi ketika honorer K2 juga…
Honorer K2 usia di atas 35 tahun tetap harus ikut tes untuk bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian…
Pemerintah dinilai mencari-cari alasan untuk menyingkirkan honorer K2 (kategori dua) usia di atas 35 tahun.
Massa honorer K2 dari seluruh daerah disebut sudah siap berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.
Rasanya sulit revisi UU ASN yang diharapkan mengakomodir kepentingan honorer K2 bisa selesai tahun ini.
Titi Purwaningsih kembali mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengarahkan mereka ikut tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja…
Para honorer K2 di sejumlah daerah akan melakukan aksi besar-besaran menyambut pendaftaran CPNS 2018 yang dimulai 26 September.
Sejumlah pihak mendukung percepatan pengesahan PP tentang PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Ketum PGRI Unifah Rosyidi berharap PP tentang PPPK bisa diterbitkan sebelum pendaftaran CPNS 2018.
Seratusan tenaga honorer K2 di Kabupaten Aceh Tengah berunjukrasa di kantor bupati setempat, Kamis (20/9).
Anggota Komisi X Moh Nizar Zahro menyayangkan pemerintah tidak punya terobosan kebijakan menyelesaikan masalah honorer kategori dua (K2).
Fikri Faqih terus mengikuti perkembangan sikap pemerintah dalam menyelesaikan persoalan honorer K2 pascaaksi libur mengajar yang berlangsung di…
Para honorer K2 masih terus memperjuangkan agar bisa diangkat menjadi CPNS, bukan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja…
Honorer K2 menganggap menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) bukan solusi terbaik.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan, posisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK bukan tempat buangan.
Honorer K2 tetap menolak pelaksanaan rekrutmen CPNS umum dan PermenPAN-RB 36/2018.
JPNN.com 
