Humaniora Rabu, 24 Januari 2018 – 08:06 WIB
Demi Revisi UU ASN, Honorer K2 Diimbau Tunaikan Salat Malam
Demi pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara yang merupakan pintuk masuk honorer K2 menjadi CPNS bisa berjalan lancar.
Saat ini ADKASI mencari 417 surat dukungan dari DPRD Kabupaten/Kota soal pengangkatan honorer K2 jadi PNS.
Demi pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara yang merupakan pintuk masuk honorer K2 menjadi CPNS bisa berjalan lancar.
Titi Purwaningsih berharap pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pintu masuk honorer K2 menjadi CPNS tidak…
Pengangkatan CPNS dari bidan PTT dengan menggunakan Keppres melukai hati honorer K2.
Menpan-RB Asman Abnur mengaku belum menerima undangan dari baleg DPR untuk membahas revisi UU ASN.
Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) bakal mengawal pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) diagendakan dibahas pada Rabu (24/1). Banyak yang berharap agenda tersebut tidak ditunda…
ADKASI menurunkan tim untuk mengawal pembahasan revisi UU ASN, sebagai pintu masuk pengaangkatan honorer K2 menjadi CPNS.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Haerudin mengatakan, banyak kepala daerah yang melakukan manipulasi data honorer kategori dua (K2).
Para honorer K2 menilai Menpan-RB Asman Abnur memang tidak berani menyelesaikan masalah honorer K2.
Menpan-RB Asman Abnur tidak pernah hadir dalam rapat pembahasan revisi UU ASN di Baleg DPR, padahal ini menyangkut…
Mendagri akan memfasilitasi ADKASI serta DPRD kota dan provinsi menyampaikan aspirasi honorer K2 pada Presiden Joko Widodo.
Hingga saat ini belum ada regulasi yang baru terkait honorer K2. Regulasi yang lama mengharuskan CPNS ikut tes…
Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) membawa masalah honorer kategori dua (K2) kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo…
Ketua Umum FHK2I Titi Purwaningsih memastikan, tidak ada pungli tapi yang ada iuran dari para honorer K2.
Baleg mengklaim menerima pengaduan dari honorer K2 yang dimintai uang agar namanya masuk database.
Jika pemerintah ogah mengangkat honorer K2 menjadi CPNS dengan alasan tidak layak, maka sebaiknya dipecat saja.
Karena itu, Totok meminta agar seluruh honorer memahami hal tersebut. Bahwa tidak bisa semuanya diangkat.
Pengawasan agar data honorer K2 akurat penting dilakukan untuk mencegah honorer bodong ikut diusulkan diangkat jadi CPNS.
Pemerintah sebenarnya setuju honorer K2 diangkat menjadi CPNS. Namun, validitas data honorer K2 harus dipastikan terlebih dahulu.
Bila Menpan RB Asman Abnur ingkar lagi, Totok mempersilakan honorer K2 mengambil sikap tegas.