Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoy menyatakan bahwa pemerintah siap menghadapi gugatan Hizbut Tahrir Indonesia…
Dewan Pimpinan Daerah Hizbut Tahrir Indonesia (DPD HTI) Trenggalek, Jatim, masih saja menjalankan kegiatan silahturahmi seperti biasa.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui bahwa pihaknya sudah mengumpulkan datum (varian informasi) tentang anggota dan organisasi Hizbut Tahrir
Mabes Polri belum mau menyegel kantor pusat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan terus melanjutkan aktivitasnya meski pemerintah sudah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) pengusung
Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah resmi dibubarkan pemerintah tidak menggelar aksi demonstrasi,…
Pemerintah telah resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran itu menyusul langkah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencabut
Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) mendukung langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo mengimbau seluruh anggota Hizbut Tahrir
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memastikan pemerintah tak akan surut langkah dengan keputusan Kementerian
Politikus Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI oleh pemerintah adalah keputusan yang pahit…
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mendukung langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti…
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mencabut surat keputusan (SK) tentang badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia…
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akhirnya menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
.JPG)
Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Jawa Barat, Luthfi Afandi menolak keras pemberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menegaskan selama ini organisasinya tidak pernah bikin masalah. Menurutnya, selama…
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang…
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin melihat langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Keputusan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) no 2 Tahun 2017 mendapat dukungan dari sejumlah kalangan.
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra heran melihat masih banyak organisasi kemasyarakatan (Ormas) berbasis umat Islam, yang…
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengaku optimistis bahwa DPR akan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti
JPNN.com 
