Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memutuskan memberi kuasa pada Ihza-Ihza Law Firm untuk mengajukan permohonan uji materi atas terbitnya Peraturan…
Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor
Pemerintah akan mengumumkan terbitnya perppu yang mengatur sejumlah hal terkait ormas, termasuk pembubarannya .
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani…
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengkritik sikap pemerintah yang lamban menindaklanjuti pembubaran…
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dengan menerbitkan Peraturan
Polda Sumut masih terus mengusut kasus dugaan penyebaran berita bohong (hoaks) dengan tersangka Surya Hardiyanto.
Sekretaris Jenderal Forum Silaturahmi Bangsa (FSB) Djunaidi Sahal mendesak pemerintah segera membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam menghadiri Aksi Bela Ulama (ABU) di pelataran Masjid Istiqlal, Jumat (9/6). Salah…
Pemerintah telah mengajukan anggaran pembubaran ormas ke Badan Anggaran (Banggar) DPR yang nilainya mencapai Rp 5 miliar.
Pemilik Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Saiful Mujani mengatakan, para pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai…
Organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ternyata kalah terkenal dibanding Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Hal…
Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis hasil survei nasional terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Islam…
Jaksa Agung HM Prasetyo berharap proses pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berjalan lebih cepat.
Mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ainur Rofik Al Amin buka-bukaan tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengusung gagasan
Pemerintah memutuskan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kini, banyak yang mempertanyakan siapa orang pertama pembawa organisasi penganut
Sejak Indonesia merdeka, telah kita sepakati bahwa Pancasila menjadi dasar negara. Kita juga sepakat bahwa Indonesia menjadi negara…
Dukungan pada rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terus bermunculan. Bahkan, pemerintah diharapkan bertindak cekatan untuk
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyatakan, pemerintah bisa membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap bertentangan dengan
Polri sudah mengantongi sejumlah bukti yang mengindikasikan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar
JPNN.com 
