APHTN-HAN mendorong pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi.
Tim Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi sangat menyadari perkembangan demokrasi dan konstitusi di Indonesia pasca reformasi dianggap menjauh…
Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar menyebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak pantas diterapkan di Indonesia. Begini…
Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid ditetapkan sebagai direktur eksekutif Pakem UMI
Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia Saiful Anam angkat bicara soal usulan pengunduran Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024,…
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Jimly Asshiddiqie menjelaskan pentingnya pengesahan UU IKN.
Margarito meyakini permohonan uji materi presidential threshold yang digugat sejumlah pihak ke MK tak akan diterima.
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis merespons langkah pengajuan permohonan judicial review (JR) terkait presidential threshold (PT) nol…
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai pernyataan anggota DPR Hillary Brigitta Lasut bisa menjadi pintu masuk mendorong…
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis merespons pernyataan anggota Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut bahwa presiden dan…
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan kedudukan DPR dan Presiden dalam pandangan konstitusi sesungguhnya memang sama atau…
Bagaimana status hukum TAPS MPRS dalam sistem hukum Indonesia? FPG MPR mengupasnya dalam diskusi publik
Presiden Jokowi dan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bertemu membahas hal penting.
Rusdiansyah selaku Kuasa hukum DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko, mengatakan ahli Associate Prof. Dr. Suparji, SH, MH menerangkan…
Fahri bilang begini ke Rizal yang sebelumnya menyebut langkah Yusril dapat menimbulkan kekacauan hukum.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengingatkan Presiden Jokowi bakal menerima bola panas dari DPR terkait Pemilihan calon…
Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid angkat bicara menanggapi rencana amendemen UUD 1945 oleh MPR RI.
Pakar hukum tata negara Indra Perwira mengkritik ICW yang menyurati Kapolri terkait penarikan Ketua KPK.
Dikatakan Mahfud MD bahwa APHTN-HAN harus tegas menyatakan pemihakan terhadap kebenaran ilmiah dan kepentingan rakyat.
Ahli hukum tata negara dari universitas Lampung menilai pengesahan UU Cipta Kerja sepertinya sudah direncanakan sehingga upaya ke…
Sejumlah pakar hukum menegaskan bahwa pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) bank hanya bisa dipidana jika penyidik dapat membuktikan…
JPNN.com 
