Humaniora Selasa, 10 Maret 2020 – 21:55 WIB
Ustaz HNW Kritik Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota Negara
Pemindahan ibu kota negara dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang.
Kementerian PUPR menargetkan desain dasar dari kawasan ibu kota negara atau IKN di Kaltim selesai pertengahan 2020.
Pemindahan ibu kota negara dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang.
Syarief menilai Bambang Brodjonegoro lebih memadai dan tepat memimpin Badan Otorita IKN.
Dari empat nama yang diumumkan Presiden Jokowi sebagai kandidat pemimpin Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang baru,…
Jokowi sudah melempar 4 nama kandidat kepala badan otorita IKN ke publik, salah satunya Ahok.
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjadi calon kepala…
Selain Ahok, ada nama Bambang Brodjonegoro, Tumiyono dan Azwar Anas. Tidak ada yang dari Kaltim.
Apalagi secara track record, Ahok menurutnya tidak bermasalah. Sehingga tak perlu dipersoalkan bila namanya masuk sebagai calon kepala…
Pelibatan putra putri daerah terutama para pimpinan di Kaltim, kata politikus Demokrat ini, penting karena mereka lebih memahami…
Fraksi PPP di DPR berharap pemerintah segera menyerahkan RUU Ibu Kota Negara ke Senayan.
Presiden Jokowi sampaikan dalam HPN 2020 akan membangun IKN yang ramah lingkungan.
Jokowi mengatakan, saat ini bukan negara kaya mengalahkan negara miskin atau negara besar mengalahkan negara kecil, melainkan negara…
Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan IKN, di Kabupaten Pejanam Paser Utara, Kalimantan Timur membutuhkan dasar hukum.
Tjahjo mengisyaratkan, pemerintah tidak akan membiarkan ASN yang dipindahkan ke IKN membiayai sendiri fasilitasnya di sana.
Menrut Jimly jika semua undang-undang yang terkait IKN masuk omnibus law mungkin ada sekitar 82 UU yang akan…
Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo untuk menyurvei ASN…
Masayoshi tetap dapat berinvestasi di ibukota baru, misalnya untuk klaster-klaster lainnya di luar kantor presiden.
Aktivitas penambangan ilegal sendiri banyak berlangsung di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara
Presiden Jokowi memperkirakan dana APBN yang dipakai untuk pembangunan ibu kota negara alias IKN di Kaltim tidak sampai…
Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri meninjau lokasi calon Ibu Kota Negara atau IKN di Penajam Paser Utara, Kaltim.