Industri pelayaran global mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah detensi kapal selama inspeksi Port State Control (PSC) di berbagai negara.
Dengan meningkatnya pengawasan internasional, perusahaan pelayaran memegang tanggung jawab besar untuk memastikan kapal-kapal mereka memenuhi standar.
Komitmen Indonesia terhadap prinsip dan konvensi yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) tidak berubah.
Indonesia juga telah menyediakan akses untuk memeriksa keabsahan surat atau sertifikat kesehatan pelaut.
Persiapan tersebut dengan melaksanakan pertemuan dengan Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan pencegahan pencemaran dan perlindungan lingkungan.
Selain mendampingi, BKI juga membantu pemerintah untuk melobi Indonesia dalam proses pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota dewan IMO.
Pada Sidang tersebut, Delegasi Indonesia mengajukan intervensi terhadap tiga agenda pembahasan.
Partisipasi PIS sebagai bagian dari delegasi Indonesia di sidang IMO merupakan upaya penguatan kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Kementerian Perhubungan menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah atau Maritime Administration pada IMO.
Pada Regional Marpolex 2024 nanti, Indonesia akan diwakili oleh Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal…
Sidang FAL 47 akan dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota IMO serta organisasi internasional, termasuk Indonesia.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan keberhasilan Indonesia mempertahankan negara anggota Dewan IMO Kategori C perlu disyukuri.
Saya mendapatkan laporan dari London bahwa Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2020 –…
JPNN.com 
