Peneliti BRIN Muhamad Haripin mengkritik pembentukan Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang dinilai mengandung banyak permasalahan.
Koalisi masyarakat sipil menyoroti kewenangan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang dinilai membahayakan demokrasi dan HAM.
Kasus pelanggaran kebebasan pelanggaran beragama turun selama Polri dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Imparsial mendesak DPR dan pemerintah setop pembahasan RUU yang membegal konstitusi, seperti RUU Pilkada, revisi UU TNI, UU…
Imparsial sebut RUU TNI melanggar konstitusi setelah menemukan pasal yang mengancam demokrasi dalam daftar inventaris masalah. Begini bunyi…
Imparsial menyampaikan argumentasi agar DPR dan pemerintah menyetop pembahasan revisi UU TNI (RUU TNI) yang dinilai bermasalah.
Koalisi masyarakat sipil khawatir revisi UU TNI yang akan berlangsung di DPR bakal mengembalikan Dwifungsi ABRI seperti era…
Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Menhan Prabowo Subianto ke KPK terkait pengadaan jet tempur Mirage yang terindikasi korupsi.
Koalisi masyarakat sipil mengadukan Menhan Prabowo Subianto ke Ombudsman RI terkait dugaan malaadministrasi pengadaan jet tempur Mirage bekas.
Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri menyebut temuan kecurangan Pemilu 2024 terbanyak justru di Jakarta. Begini datanya.
Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyebut yang terjadi pada Pilpres 2024 bukan sekadar kecurangan, tetapi kejahatan politik.
Lembaga peneliti yang juga pengawas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Imparsial menemukan 121 kasus kecurangan pada Pilpres 2024.
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Demokratis mendesak Presiden Jokowi cuti atau mengundurkan diri terkait Pilpres 2024.
Koordinator Program Reformasi Sektor Keamanan Imparsial Husein Ahmad menyoroti pengadaan a?l?utsista di era Menhan Prabowo Subianto.
Peneliti senior Imparsial Al Araf menilai Capres RI 02 Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan RI gagal menjelaskan…
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mengingatkan Kemenag RI jangan kampanye terselubung untuk Capres RI Prabowo Subianto.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan sebut keputusan Presiden Jokowi soal anggaran Kemenhan di 2024 sebaiknya ditunda.
Koalisi Masyarakat untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai kenaikan anggaran Kemenhan jelang Pemilu 2024 sangat tidak wajar.
Imparsial meminta Presiden Jokowi memberhentikan Prabowo Subianto karena menggunakan jabatan Menhan RI di Rakerda APDESI yang diduga kampanye…
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Demokratis sentil Bawaslu terkait acara deklarasi dukungan APDESI terhadap Prabowo- Gibran di Pilpres…
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa menilai omongan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo terkait Kasus pelanggaran HAM terasa menyakitkan.
JPNN.com 
