Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan sebut keputusan Presiden Jokowi soal anggaran Kemenhan di 2024 sebaiknya ditunda.
Koalisi Masyarakat untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai kenaikan anggaran Kemenhan jelang Pemilu 2024 sangat tidak wajar.
Imparsial meminta Presiden Jokowi memberhentikan Prabowo Subianto karena menggunakan jabatan Menhan RI di Rakerda APDESI yang diduga kampanye…
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Demokratis sentil Bawaslu terkait acara deklarasi dukungan APDESI terhadap Prabowo- Gibran di Pilpres…
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa menilai omongan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo terkait Kasus pelanggaran HAM terasa menyakitkan.
Imparsial berbelasungkawa kepada TNI dan keluarga pilot tempur yang meninggal dalam jatuhnya pesawat TNI AU. Singgung tanggung jawab…
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mendesak Komnas HAM selidiki omongan Budiman Sudjatmiko soal pengakuan Prabowo Subianto tentang kasus…
Koalisi masyarakat sipil menilai putusan MKMK mencopot Anwar Usman dari ketua MK bikin pencalonan Gibran bin Jokowi jadi…
Koalisi Masyarakat Sipil ungkap kekhawatiran begini setelah Presiden Jokowi menunjuk calon Panglima TNI menjelang Pemilu 2024.
Koalisi masyarakat sipil menganggap demokrasi Indonesia makin mundur dengan adanya putusan MK yang bikin Gibran bin Jokowi melenggang…
Imparsial menilai pencalonan Gibran bin Jokowi di Pilpres 2024 adalah puncak gunung es kemunduran demokrasi Indonesia. Itu dinasti…
Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyoroti proyek sumur bor bantuan Kemenhan yang diresmikan Prabowo menjelang Pemilu 2024. Minta Jokowi…
Koalisi SSR mendesak Komisi I dan VI DPR RI menggunakan hak angket soal dugaan suplai senjata dan amunisi…
Capres 2024 Prabowo Subianto dinilai paling diuntungkan dan berkepentingan dengan putusan MK soal batas usia capres-cawapres.
Imparsial menilai masalah batas usia capres dan cawapres bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
Koalisi masyarakat sipil menilai RUU TNI melemahkan profesionalisme TNI dan demokrasi. Kritik disampaikan Wakil Koordinator Kontras Andi Muhammad…
PBHI dan Imparsial mendorong pentingnya reformasi peradilan militer melalui revisi UU Peradilan Militer sebagai amanat reformasi.
Imparsial menyoroti aksi Mayor Dedi Hasibuan bersama sejumlah prajurit TNI mendatangi ruang Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Begini pernyataan…
Direktur LBH Surabaya Abdul Wahid menyoroti sejumlah poin dalam draf revisi UU TNI, salah satunya terkait peradilan militer.…
LBH Semarang menyoroti operasi militer selain perang (OMSP) di draf revisi UU TNI yang beredar dalam diskusi kerja…
Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri menyentil Presiden Jokowi yang menganggap konflik di Papua masalah kecil dan jangan dibesar-besarkan.
JPNN.com 
