Imparsia yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menolak revisi UU TNI karena adanya pasal krusial yang dinilai berpotensi melanggar…
Peneliti senior Imparsial Al Araf dan pegiat HAM Suciwati mengkritisi wacana revisi UU TNI yang dianggap dapat membahayakan…
Wacana revisi UU TNI dikritik Elsam dan KontraS dalam diskusi bertajuk Refleksi 25 Tahun Reformasi yang digelar Imparsial.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai serius menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap para perwira tinggi (pati)…
Fery Kusuma mengkritik rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) dan revisi UU TNI yang dianggap bakal mencederai reformasi.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi mempertanyakan urgensi pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) melalui peraturan presiden.
Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mendesak tim khusus Polri membuka saja motif pembunuhan Brigadir J meski kontennya sensitif.
usulan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tentang penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil ditentang koalisi masyarakat sipil.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti kematian Brigadir J di rumah Ferdy Sambo. Singgung reformasi Polri…
Akademisi STHI Jentera Bivitri Susanti ungkap kehawatiran terhadap implementasi UU PSDN, slah satunya mengenai komponen cadangan atau Komcad.
Keberadaan UU PSDN serta pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) dikritisi akademisi dan pegiat HAM dalam diskusi yang diadakan Imparsial…
Direktur Imparsial Gufron Mabruri bicara soal wacana pergantian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Imparsial menolak langkah pemerintah yang ingin melibatkan jajaran TNI dalam penanganan terorisme.
Pembentukan komponen cadangan atau komcad tentunya akan menjadi beban baru bagi anggaran sektor pertahanan yang saat ini jumlahnya…
TNI dibutuhkan dalam penanganan terorisme tetapi sifatnya hanya membantu bukan sebagai tugas utama.
Imparsial menganggap Sukmawati Soekarnoputri tak bermaksud untuk merendahkan Nabi Muhammad.
Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) gagal mencatat sejarah sebagai wet yang pembahasannya di DPR paling cepat.
Direktur Imparsial Al Araf menilai poin-poin yang ada di dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa mengancam…
Mantan anggota Pansel Capim KPK Al Araf mendorong Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil…
Era saat ini, hukum menjadi solusi menuntaskan sebuah kasus. Cara hukum itu, dapat membongkar sosok yang bersalah pada…
Direktur Imparsial Al Araf mengatakan tantangan sumpah pocong itu amat menggelikan.
JPNN.com 
