Bea Cukai Yogyakarta menerbitkan NPPBKC untuk CV Linting Tembakau Indoputra, perusahaan pengolahan TIS baru di Sleman
FSP RTMM-SPSI meminta Kemenkes mengeluarkan aturan produk tembakau dari RPP Kesehatan.
Riset IDEF mencatat dampak ekonomi yang hilang karena dampak dari pasal-pasal bermasalah yang tercantum di PP Kesehatan dan…
Salah satu rekomendasi hasil kajiannya adalah meminta pemerintah melakukan moratorium kenaikan tarif cukai untuk menjaga keberlangsungan industri hasil…
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya mengatakan bahwa Industri Hasil Tembakau (IHT) sudah menjadi identitas…
Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagsel Djaka Kusmartata berharap FGD menghasilkan rekomendasi konkret sebagai dasar menyusun program revitalisasi SIHT…
Ekonom Universitas Brawijaya Prof Candra Fajri Ananda mengingatkan PP Kesehatan bisa berdampak pada ekonomi nasional, salah satunya terkait…
Banyaknya larangan terhadap IHT seperti bahan tambahan atau pembatasan tar dan nikotin, akan membuat IHT nasional gulung tikar.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai rencana kenaikan CHT tahun 2025 mendatang akan berdampak besar terhadap…
Dengan tambahan RPP (Kesehatan), tentu akan membuat IHT gulung tikar. IHT akan semakin berat jika harus memenuhi ketentuan…
Bea Cukai Purwokerto ingin mengembalikan masa keemasan tembakau Purbalingga dengan mendorong pengembangan industri hasil tembakau
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan juga mengatur sektor Industri Hasil Tembakau (IHT).
Pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan juga berdampak pada sektor lain yang selama ini banyak bergantung pada industri tembakau…
Mukhamad Misbakhun akan terus memperjuangkan kepentingan semua pihak yang menggantungkan hidup pada industri hasil tembakau (IHT).
Dikhawatirkan bila kebijakan yang terlalu ketat terhadap kelangsungan IHT akan bisa mematikan ekosistem pertembakauan.
Kanwil DJBC Jatim II meraup pungutan dari bea dan cukai Rp 35,53 triliun dari target tahun ini Rp 61,15…
Optimalkan DBH CHT 2023, Bea Cukai Yogyakarta menyelenggarakan sejumlah kegiatan, salah satunya pelatihan bagi petani tembakau di Gunungkidul
Dukungan ini mereka gulirkan di tengah pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan, yang mengandung sejumlah pasal terkait tembakau.
Usulan revisi PP 109/2012 perlu dikaji ulang agar tidak hanya mempertimbangkan satu aspek saja.
PP 109/2012 yang berlaku saat ini telah mengatur berbagai desakan yang dilontarkan oleh Kementerian Kesehatan.
Berkat sistem pemanasan tersebut, produk tembakau alternatif mampu mengurangi risiko hingga 90 persen-95 persen lebih rendah bagi perokok…
JPNN.com 
