Kenaikkan cukai rokok yang dilakukan setiap tahun, tanpa mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi cukup ampuh buat menurunkan produksi sigaret.
Saat ini para pelaku IHT juga masih kecewa karena besaran kenaikan tarif CHT yang dinilai sangat tinggi di…
Pelaku IHT berharap pemerintah merubah kebijakannya, untuk tidak menaikan cukai rokok pada 2023 dan 2024.
Bea Cukai memiliki cara jitu untuk mengembangkan industri hasil tembakau dan menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Jawa…
PP 109 ini sudah cukup baik dan masih relevan, karena penetapannya telah mempertimbangkan berbagai kepentingan dan disepakati pada…
Kebijakan simplifikasi tarif cukai rokok hingga menjadi 5 layer.masih membayangi industri hasil tembakau
IHT merupakan produk yang memiliki ekternalitas negatif (aspek kesehatan), namun di sisi lain IHT juga memiliki dampak positif…
Pemerintah diminta mereorientasikan kebijakan industri hasil tembakau (IHT), yang sejauh ini dinilai belum berpihak kepada petani.
Industri Hasil Tembakau (IHT) menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan negara.
Bea Cukai di wilayah Jatim menggandeng pemerintah daerah setempat untuk melakukan koordinasi dan monitoring terkait pembangunan kawasan industri…
Bea Cukai Malang terus aktif melaksanakan asistensi kepada para pengusaha barang kena cukai hasil tembakau (BKCHT).
Rokok bermerek yang legal karena cukai rokok dan harga jual ecerannya dinaikkan terus oleh pemerintah, menjadi semakin mahal.
Pemerintah perlu mempertimbangkan perekonomian dan kesejahteraan petani tembakau, petani cengkih, dan pekerja IHT dalam merumuskan kebijakan cukai.
Pemerintah telah menetapkan target cukai hasil tembakau (CHT) tahun depan sekitar Rp 193 triliun atau naik sebesar 11,9…
Upaya pemerintah menaikkan tarif cukai rokok tahun depan semakin mendekati kenyataan menyusul pengesahan APBN 2022
Para petani secara tegas menolak kenaikan cukai sigaret kretek tangan (SKT) pada 2022.
Bea Cukai berharap pembentukan KIHT diharapkan menjadi solusi untuk pemberantasan rokok ilegal
Regulasi atau kebijakan tentang sektor industri hasil tembakau (IHT) sangat dilematis, baik dari segi fiskal maupn nonfiskal.
Yang terpenting, sebelum merevisi sebuah peraturan dalam hal ini PP 109/2012, pemerintah harus terlebih dahulu melaksanakan evaluasi yang…
GAPPRI yang mewakili para pengusaha pabrik industri hasil tembakau (IHT) memberikan beberapa catatan kritis yang harus dipertimbangkan oleh…
Rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau…
JPNN.com 
