Sosial Rabu, 13 Oktober 2021 – 21:06 WIB
Kemenkumham: Permohonan Izin Prakarsa Harus Penuhi 4 Syarat
Permohonan izin prakarsa diajukan oleh kementerian teknis atau lembaga nonkementerian kepada Presiden.
Rencana revisi PP 109/2012, sebaiknya tidak dilanjutkan karena tidak memiliki urgensi.
Permohonan izin prakarsa diajukan oleh kementerian teknis atau lembaga nonkementerian kepada Presiden.
Kemenkumham menilai masyarakat dan pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak berhak menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan yang disusun pemerintah.
Sergub 8/2021, tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok, sama sekali tidak memiliki implikasi terhadap penyebaran virus Covid-19.
Dalam hal ini ada beberapa catatan yang diusulkan KONVO terkait standardisasi produk vape.
Kenaikan harga yang dilakukan secara terus menerus akan berdampak pada kenaikan rokok ilegal dan keberlangsungan IHT, serta berpotensi…
Rencana revisi PP 109/2012 dinilai akan makin membatasi ruang gerak Industri Hasil Tembakau (IHT).
Pernyataan penolakan kenaikan cukai rokok tersebut disampaikan secara resmi oleh gabungan elemen mata rantai IHT, dalam aksi penyerahan…
Para petani tembakau di Jateng berkumpul dan bermunajat bersama Majelis Dzikir Al Tsawab untuk mendoakan nasib hasil panen…
Revisi PP 109/2012 dinilai tidak urgen untuk dilakukan. Pemerintah seharusnya mendengar aspirasi dari publik terutama yang berkaitan dengan…
Wacana revisi PP 109/2012 ini tidak hanya masalah kesehatan semata, tetapi juga mempengaruhi bidang lainnya termasuk perekonomian nasional.
Pemerintah seharusnya lebih dahulu memperbaiki kesejahteraan petani tembakau serta tata niaganya.
Industri Hasil Tembakau (IHT) ini menyerap tenaga kerja yang besar serta perputaran ekonomi.
Bea Cukai berkomitmen untuk konsisten memberantas peredaran rokok ilegal melalui berbagai upaya, salah satunya operasi pasar.
Bea Cukai gencar melaksanakan Gempur Rokok Ilegal di berbagai daerah, seperti yang dilakukan wilayah kerja BC Juanda dan…
Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) melayangkan surat permohonan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pemerintah tidak bisa terus menekan industri hasil tembakau (IHT) dengan terus menerus menaikkan tarif cukainya.
Sebelum adanya pandemi, industri HPTL turut berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Selama ini struktur tarif CHT di Indonesia juga terdiri dari banyak layer, sehingga menyebabkan kenaikan cukai tidak merata…
Implementasi PP 109/2012 dinilai memberi dampak negatif terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT), khususnya petani.
Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Bea Cukai Sudiro menjelaskan pelaksanaan sosialisasi terkait KIHT kali ini merupakan kegiatan sinergi antara…