Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) terus menuai kontroversi
Polemik dalam PP 28/2024 dan RPMK menunjukkan kelalaian pemerintah dalam memperkirakan dampak ekonomi dari regulasi tersebut terhadap pekerja…
PD FSP RTMM-SPSI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berusaha memperjuangkan nasib & melindungi mata pencaharian yang bekerja di…
DPR menyoroti Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan terkait industri tembakau yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang disusun pada…
Rancangan Permenkes tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang dinilai mengkhianati amanah UU Nomor 17 Tahun 2023
Ketua Umum DPN APTI Agus Parmuji dengan tegas menolak PP Kesehatan yang bisa menjadi ancaman bagi perekonomian
Ketua Gabungan Pabrik Rokok Surabaya Sulami Bahar mengungkapkan kekhawatiran terhadap rencana kebijakan simplifikasi cukai tembakau
Ketua Umum DPP Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahardiansyah mengatakan banyak pelaku industri tembakau resah
Di beberapa daerah, tembakau adalah komoditas unggul dan telah menjadi mata pencaharian petani di kawasan tersebut secara turun…
Pelaku usaha mendesak pemerintah agar kebijakan soal rokok elektronik tidak berat di salah satu pihak saja.
Meski memiliki pangsa pasar yang terus bertumbuh, produk tembakau alternatif masih menghadapi tantangan dari sisi regulasi.
Akademisi dari Universitas Padjadjaran mengimbau pemerintah membuat regulasi yang berbasis riset dalam upaya mengurangi bahaya tembakau
Faktor ekonomi harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait industri tembakau, karena menyangkut kepentingan rakyat kecil.
Para ahli mengemukakan gagasannya mengenai regulasi produk tembakau alternatif, salah satunya pada aspek pemungutan pajak dan cukai
Struktur cukai saat ini dinilai dapat disederhakan agar kebijakan kenaikan cukai lebih efektif.
Peneliti LAKPESDAM PBNU, Hifdzil Alim menjelaskan tembakau sudah ada sejak lama di negara ini kemudian ditekan konsumsinya dengan…
Tidak tercapainya tujuan pengendalian tembakau disinyalir bakal memicu kegagalan Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals 2030
Pemerintah Republik Indonesia tengah didorong untuk menunjukan keseriusannya dalam menurunkan prevalensi perokok anak
Rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau…
Pemberdayaan pelaku usaha rokok berskala industri kecil menengah tersebut diharapkan bisa mendorong perekonomian masyarakat, sekaligus meningkatkan pendapatan asli…
Perintisan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) mendapat apresiasi dari pemerintah daerah di beberapa wilayah di Indonesia.
JPNN.com 
