Ada sekitar 600 orang lebih WNI eks ISIS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Suriah dan Turki.
Pemerintah sampai saat ini belum memutuskan akan mengizinkan anak-anak dari eks anggota ISIS untuk pulang ke Indonesia.
Wakil Ketua Komisi V DPR Syarif Abdullah Alkadrie meminta pemerintah memperketat penjagaan pintu masuk ke Indonesia, setelah menolak…
Mantan Ketua DPR itu mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan pengawasan dan rehabilitasi terhadap anak-anak eks WNI…
Bamsoet juga meminta pemerintah bisa menjamin WNI eks ISIS, terduga teroris, maupun kelompok teroris lainnya tidak masuk ke…
Terkait masalah WNI eks ISIS, Politikus PKS Nasir Djamil meminta pemerintah memberikan perlakuan berbeda terhadap anak-anak dan perempuan.
Bagaimana juga dengan yang umurnya 11 tahun, 15 tahun, tetapi berangkat ke sana karena diajak orang tuanya atau…
Dalam Undang-undang tentang Kewarganegaraan, kata Moeldoko, pemerintah berhak mencabut hak kewarganegaraan 689 WNI itu tanpa melewati pengadilan.
Sohibul meminta agar masalah ini dilihat dari pelbagai sisi, terutama status kewarganegaraan mereka.
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang pemulangan sebanyak 200 anak anggota ISIS dan gaji PPPK dari…
Sejauh ini, menurut Jokowi, pihaknya masih melakukan pendataan. Apakah ada dari mereka yang yatim atau yatim piatu.
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah telah menutup semua jalur bagi WNI eks ISIS ataupun foreign terrorist…
Sidang Kabinet di Istana Bogor sudah memutuskan pemerintah tidak akan memulangkan WNI eks ISIS ke tanah air.
Menurut Said, mestinya tidak ada wacana pemulangan 600 WNI eks ISIS itu. Kedatangan mereka malah dapat mengganggu ketenangan…
Ketum PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) KH Said Aqil Siradj menyampaikan pernyataan sikap soal wacana pemulangan WNI eks…
Mbah Mijan ikut urun pendapat seputar wacana ratusan WNI eks ISIS dipulangkan ke tanah air.
Negara memiliki banyak tugas dalam konteks perlindungan terhadap warganya yang berada di luar negeri. Satu di antaranya adalah…
Menurut Ridwan Kamil pemulangan WNI eks ISIS merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya bertugas mengamankan kebijakan tersebut.
600 WNI eks anggota ISIS itu menganggap Indonesia sebagai negara tagut. Karena menyebut pemerintahan tagut, itu merupakan persoalan…
Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) meminta Presiden Joko Widodo beserta jajarannya fokus terhadap pembangunan ekonomi daripada sibuk mengurus pemulangan…
Sejauh ini Presiden Joko Widodo sudah membentuk tim untuk menyusun kerangka pemikiran dan regulasi apakah negara bisa menerima…
JPNN.com 
