Mufidayati menilai langkah Presiden Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan lewat Perpres Perpres 64/2020, lebih bernuansa ekonomi.
Presiden Jokowi kembali menaikkan iuran bulanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar meminta Presiden Jokowi mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2020 tentang…
Perpres Nomor 64 tahun 2020 serupa dengan aturan sebelumnya dan belum menjalankan amar putusan MA.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Cobalah Kangmas bijak karena perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan bikin banyak makin sebel dan nyumpahin Kangmas Jokowi loh,…
Iuran BPJS Kesehatan naik, lewat Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2020.
Seharusnya, pembatalan iuran BPJS Kesehatan bisa berlaku April kemarin, namun sampai sekarang belum berjalan.
Iuran BPJS Kesehatan batal naik setelah mengikuti keputusan Mahkamah Agung yang lalu.
Rangkuman 3 berita artis terheboh JPNN.com pagi ini, Kalista Iskandar didukung YPI hingga Iwan Fals senang iuran BPJS…
Fraksi PKS tegas menolak kenaikan iuran BPJS yang kemudian tidak diindahkan oleh BPJS dan pemerintah.
Selama ini peserta BPJS Kesehatan setelah mengunakan fasilitas di RS maupun Klinik yang melayani program ini, mereka tidak…
Terkait putusan MA membatalkan kenaikan iuran BPJS, anggota komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, optimistis bahwa ada banyak…
Terkait defisit anggaran BPJS, pemerintah agar mencari sumber anggaran lain, tentu yang tidak menyalahi aturan yang berlaku.
Tidak ada dampak positif sama sekali dari keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Karena itu, putusan MA membatalkan…
Iwan Fals sengaja menulis komentar di akun Twitter miliknya, terkait batalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Menurut Sri Mulyani, sampao akhir Desember, kondisi keuangan BPJS masih negatif, hampir sekitar Rp 13 triliun..
Keputusan ini sebetulnya sudah sesuai dengan apa yang diperjuangkan kawan-kawan di legislatif terutama Komisi IX.
Pemerintah bersama DPR dan seluruh komponen masyarakat lainnya akan mencari solusi terbaik terkait masalah defisit dan kekurangan pembiayaan…
Mahkamah Agung menganggap Pasal 34 PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 dan…
Sebanyak 19,9 juta peserta BPJS Kesehatan yang saat ini merasa keberatan karena tidak bisa membayar iuran disarankan bisa…
JPNN.com 
