Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengkritisi kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS BPJS Kesehatan.
Jika tunggakan iuran BPJS Kesehatan tidak segera dibayar maka akan memengaruhi pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit.
Pemerintah tengah menyiapkan skenario untuk membuat peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tertib dalam membayar iuran.
Baru setelah itu berbicara kenaikan iuran BPJS Kesehatan, termasuk pelayanan. Artinya DPR juga memberi ruang untuk pemerintah melakukan…
Penerapan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan menurut Puan Maharani, tinggal menunggu Perpres.
Mengenai payung hukum kenaikan iuran BPJS tersebut, Puan menyebutkan bahwa draft Peraturan Presiden (Perpres) sudah ada, dan dalam…
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut defisit yang dialami BPJS Kesehatan…
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera heran atas wacana pemerintah yang mau…
Hery Susanto mengkritik pemberlakukan Peraturan Menkes Nomor 51 Tahun 2018, yang mewajibkan peserta BPJS kesehatan membayar biaya tambahan…
Pengurus IDI pusat mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan diminta tetap memberikan pelayanan terbaik kepada peserta seperti biasa meski mengalami defisit.
Sebanyak 1.162 perusahaan di Malang Raya nunggak iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sejumlah daerah menolak mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) ke program jaminan kesehatan nasional (JKN), dalam hal ini Badan…
JPNN.com 
