Lingkungan Kamis, 23 Januari 2025 – 18:27 WIB
Keras! Walhi Tolak Perguruan Tinggi Dikasih Izin Kelola Tambang
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menolak wacana perguruan tinggi atau universitas. Apa alasannya?
Faizal Hermiansyah berpendapat pemberian izin pertambangan bagi kampus harus mengacu terhadap Tri Dharma perguruan tinggi.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menolak wacana perguruan tinggi atau universitas. Apa alasannya?
KPK terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur
DPP Partai NasDem menggelar rangkaian diskusi Prakongres III bertajuk ‘Pengelolaan Tambang oleh Ormas Keagamaan: Kepedulian atau Kepentingan?’.
Nama Wali Kota Medan Bobby Nasution disebut bisa mengatur izin tambang di Maluku Utara.
Forum Masyarakat Sipil Jogja, Cik Ditiro mengkritik PBNU yang menerima konsesi tambang dari pemerintah. Ormas keagamaan lain pun…
Sudah takdirnya kalau NU mengelola tambang. Unsur utama di logo Nahdlatul Ulama adalah tambang --ingat lomba tarik tambang?
PBNU berjanji akan memanfaatkan peraturan perizinan kelola tambang secara bertanggung jawab.
Selain IUPK ormas keagamaan, senator ini juga berharap pemerintah mengeluarkan izin usaha tambang rakyat.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai sikap PP Muhammadiyah merespons tawaran izin tambang dari pemerintah…
Guru besar teknik geologi Institut Teknologi Nasional Yogyakarta memberikan respons positif terkait izin tambang bagi ormas keagamaan.
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Yogyakarta mengkritik rezim Jokowi yang bagi-bagi jatah izin tambang kepada ormas…
PMKRI bereaksi tegas soal kabar ormas keagamaan mendapatkan jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari pemerintah.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan pemberian izin tambang untuk ormas merupakan langkah berani dari Presiden…
Ketua Umum Aspebindo Anggawira mengapresiasi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia karena sudah buka-bukaan soal izin tambang.
Dewan Pers meminta teradu untuk melayani hak jawab dari Menteri Bahlil disertai dengan permintaan maaf.
Menteri Bahlil dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Jaringan Advokasi Tambang.
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meminta KPK segera bergerak mengusut dugaan kasus IUP dan HGU
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta kepada KPK turun tangan menyelidiki dugaan kasus IUP dan…
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai pembentukan pansus untuk mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang pencabutan dan pengaktifan izin usaha pertambangan…