Pemerintah dan DPR berencana agar pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) bisa mengelola tambang mineral dan batu bara di…
Akademisi Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Dr Muhammad Arif Setiawan angkat bicara terkait kasus Mardani H Maming.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai PK terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming sudah jelas harus…
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengkritisi putusan PTUN Jakarta yang tidak menghukum bersalah lima pemilik IUP yang tidak…
Ketua Umum ASPEBINDO Anggawira menyebutkan pencabutan izin usaha pertambangan sudah tepat untuk konsesi yang tidak produktif.
PT Timah juga sedang mengkaji peluang pemanfaatan kembali lahan-lahan tambang yang sudah tidak terpakai.
Pansus Investigasi Pertambangan bentukan DPRD Kaltim terus bergerak mencari titik terang soal kasus 21 IUP palsu
Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyoroti maraknya dugaan penyimpangan ijin usaha pertambangan di Malut
Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tengah mengusut dugaan KKN dalam proses penebitan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa adik Mardani, Rois Sunandar Maming.
Penyidik Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan pemalsuan IUP, salah satunya dengan memeriksa Bupati Halmahera Selatan
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali mencabut total 180 Izin Usaha…
Kementerian Investasi mulia cabut izin usaha pertambahan hari ini. Simak selengkapnya
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membeberkan kecurigaan terkait pencabutan 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap alasan dicabutnya 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP)…
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan perusahaan sejatinya tidak boleh mengatur negara, tetapi, pemerintah yang harus mengatur pengusaha.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan pencabutan 2.078 izin tambang berlaku 10 Januari 2022.
Keberadaan galian C sedalam belasan meter ini bersanding dengan areal pertanian warga sehingga ganggu pengairan sawah.
KPK menduga Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi menerima suap sebagai imbalan penerbitan izin usaha pertambangan sehingga merugikan negara…
JPNN.com 
