Hukum Rabu, 20 Maret 2019 – 00:05 WIB
Kasus Romi, Indikasi Lelang Jabatan Hanya Basa - basi
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Romahurmuziy alias Romi mengindikasikan lelang jabatan hanya formalitas.
Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengomentari soal uang Rupiah 180 juta dan USD 30 ribu…
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Romahurmuziy alias Romi mengindikasikan lelang jabatan hanya formalitas.
KPK menetapkan Romahurmuziy sebagai tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di Kemenag.
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin tidak mau banyak berkomentar banyak terkait dugaan kasus jual beli jabatan di…
Keributan dengan penyidik KPK terjadi di depan Gedung Bank Jatim, bersebelahan dengan Hotel Bumi, tempat Romi menginap.
Romahurmuziy dan kawan-kawan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.
KPK mengamankan sejumlah uang yang diduga terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama.
KPK menemukan sejumlah uang dalam pecahan rupiah saat menangkap Ketua Umum PPP M Romahurmuziy di Kanwil Kemenag Jatim.
Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae mencabut SK yang mengangkat dirinya sendiri merangkap plt kepala dinas kesehatan.
Kebijakan Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae mengangkat dirinya merangkap plt kepala dinas kesehatan mendapat perhatian Kemendagri.
Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae membuat keputusan kontroversial, mengangkat dirinya sendiri sebagai plt Kadis Kesehatan.
Institusi Polri ditempatkan langsung di bawah presiden, sementara TNI terkesan di bawah koordinasi kementerian pertahanan.
Presiden Joko Widodo harus bersikap tegas menolak wacana pelibatan perwira militer aktif yang ditugaskan untuk institusi atau lembaga…
Peneliti LIPI Syamsuddin Haris mengatakan, pelibatan perwira TNI aktif di jabatan sipil mengkhianati agenda reformasi.
Penolakan terhadap rencana pemerintah menempatkan perwira TNI aktif pada jabatan sipil terus muncul.
Komnas HAM secara tegas menyatakan menolak rencana perwira tinggi dan perwira menengah TNI diberi jabatan di kementerian.
Harus segera dicarikan solusi masalah surplus perwira tinggi TNI yang tidak punya jabatan.
Jangankan TNI dan Polri, PNS kepangkatan VI/a ke atas juga banyak yang tidak menduduki jabatan struktural.
TNI hanya butuh solusi atas masalah surplus perwira tinggi dan menengah yang tak punya jabatan, tak ada niatan…
Khairul Fahmi menilai argumen Luhut Panjaitan soal rencana penempatan perwira TNI di jabatan sipil masih dangkal.
Banyaknya perwira tinggi TNI dan perwira menengah yang tidak punya jabatan diatasi dengan pengembangan satuan – satuan TNI.