Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum selesai merombak susunan pejabat eselon dua. Dia berencana mengganti sejumlah pejabat lagi dalam…
Perdebatan soal masa jabatan wakil presiden masih terus bergulir. Pertanyaan besarnya, apakah Wapres Jusuf Kalla yang sudah dua…
Para elit Demokrat mulai tingkat pusat hingga daerah, dinilai tidak dewasa atas kebijakan yang telah diambil menyikapi kasus…
DPP Partai Demokrat mencopot Jopinus Ramli (JR) Saragih dari Ketua DPD Demokrat Sumatera Utara (Sumut), Rabu (21/3).
Pencopotan Jopinus Ramli (JR) Saragih dari Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) sangat mengejutkan para kader partai…
Kabar mengejutkan datang dari Partai Demokrat Sumatera Utara. Jopinus Ramli (JR) Saragih diberhentikan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat…
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya akan melakukan perombakan jabatan pada April 2018.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik, Jawa Timur, melarang pegawai negeri sipil (PNS) yang berusia 56 tahun mengikuti…
Pengisian jabatan di daerah menjadi semacam lahan basah bagi kepala daerah untuk melakukan transaksi.
Johan Budi enggan berpolemik mengenai adanya menteri yang merangkap jabatan di Kabinet Kerja dan partai politik.
Perlakuan istimewa dari Presiden Jokowi untuk Airlangga Hartarto dan Idrus Marham akan memicu menteri berlatar politikus kembali aktif…
Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan, keputusan Presiden Jokowi mempertahankan Airlangga Hartarto sebagai menteri perindustrian tak perlu dipersoalkan.
Argumentasi Presiden Jokowi terkait rangkap jabatan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, dinilai sulit…
Presiden Joko Widodo membiarkan Airlangga Hartato menjalankan rangkap jabatan di kabinet dan di luar.
Pernah terpaksa lepas jabatan di partai karena ditunjuk jadi menteri, Tjahjo Kumolo ternyata tak mempermasalahkan rangkap jabatan Airlangga…
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, rangkap jabatan menteri dengan ketua umum partai politik sebaiknya tidak dijadikan…
Presiden Joko Widodo melakukan tindakan kurang pantas karena membiarkan Airlangga Hartarto merangkap jabatan.
Pengamat politik Said Salahudin mengakui bahwa undang-undang tidak melarang menteri merangkap jabatan.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mempersilakan masyarakat menilai kebijakan Presiden Joko Widodo membiarkan menteri merangkap…
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo tidak mau menilai konsistensi Presiden Jokowi soal larangan rangkap jabatan menteri…
Dua menteri di Kabinet Kerja, Airlangga Hartarto dan Idrus Marham rangkap jabatan, sebagai pembantu Jokowi dan juga petinggi…
JPNN.com 
