Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).
Jumhur Hidayat menolak penerapan jalan berbayar di 25 ruas jalan di DKI Jakarta, begini alasannya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wawan Suhawan mengatakan ERP membuat biaya perjalanan makin tinggi, dan mempersulit mereka…
Prof Tjipta Lesmana mendesak DPRD DKI Jakarta membatalkan uji coba jalan berbayar. Kemacetan lalin hanya bisa diatasi dengan…
Wakil Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal mengatakan rencana pemberlakuan ERP sebaiknya dikaji ulang.
Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi yang mengelola langsung jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP)
Jalan berbayar elektronik (ERP) di Ibu Kota dikabarkan bisa memberikan pemasukan bagi daerah antara Rp 30 miliar sampai…
Rencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik (ERP) mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi E DPRD…
BPTJ siap menerapkan kebijakan jalan berbayar atau ERP di tiga ruas jalan nasional, yakni Jalan Margonda, Kalimalang dan…
Implementasi skema jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di DKI Jakarta mulai 2020.
Electronic Road Pr?icing bakal segera diberlakukan di sejumlah jalan ibu kota. Namun, harus dipahami bahwa beban tarif ERP…
Saat ini pihaknya masih mematangkan wacana jalan berbayar, termasuk sistem transaksinya menuju Jakarta.
Sejauh ini daerah belum mendapat undangan rapat mengenai rencana pemberlakuan tarif berbayar bagi kendaraan dari luar daerah ke…
Dua negara Eropa, Austria dan Swedia bakal berkolaborasi menggarap penerapan sistem jalan berbayar di sepanjang Jalan Sudirman Thamrin
JPNN.com 
