Ketua MPR Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/7).
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa partainya tetap konsisten mendukung Presiden Joko Widodo. Megawati menegaskan,
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan rapat pleno DPP Golkar yang digelar sejak Selasa (18/7) siang…
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo menilai, Joko Widodo masih berpeluang untuk dipasangkan dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).…
Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto sebagai tersangka kasus kartu tanda…
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Arief Poyuono mengharapkan Setya Novanto (Setnov) secara legawa mengundurkan…
Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Golkar Setya Novanto sebagai tersangka tak akan membuat Partai Golkar merubah haluan…
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik Presiden Joko Widodo mulai dari soal belanja di mal mewah cuma untuk…
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki beban politik. Buya -panggilan…
Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengaku tidak menyinggung soal isu reshuffle Kabinet Kerja yang lagi…
Ahmad Syafii Maarif secara khusus meminta waktu bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/7).
Para pengamat politik terus menyodorkan analisis mereka tentang figur-figur yang berpotensi menjadi pesaing Joko Widodo pada Pemilu Presiden…
Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu diyakini bakal sangat mempengaruhi proses pencalonan pada Pilpres 2019 mendatang.
Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mengundang kritik banyak
Presiden Joko Widodo menyatakan tidak akan membiarkan adanya pihak yang boleh merongrong Pancasila dan NKRI. Baik individu maupun…
Presiden Joko Widodo menyatakan tidak akan membiarkan ada pihak-pihak yang boleh mengganggu Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia…
Pemerintah belum lama ini mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Posisi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terus dipersoalkan. Partai-partai pendukung
Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, parlemen pasti akan mengklarifikasi alasan dasar Presiden Joko Widodo…
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto mengatakan, tidak ada kondisi genting yang mengharuskan Presiden Joko Widodo…
JPNN.com 
