Jika pemerintah peka terhadap berbagai kritik dan masukan, semestinya pelatihan daring ditiadakan karena banyak mendapat kritikan.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengomentari terbitnya Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kartu Prakerja.
Co-Founder Katadata Insight Center Metta Dharmasaputra menilai pelaksanaan program Kartu Prakerja melalui digitalisasi bisa meminimalisasi praktik korupsi
Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 sebagai revisi Perpres Nomor 36…
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Baktiar Najamuddin menilai langkah pemerintah menghentikan sementara penjualan paket pelatihan dalam…
Dalam melakukan evaluasi terhadap program Kartu Prakerja ini pemerintah diharapkan bisa melibatkan berbagai pihak yang terkait termasuk penegak…
Pemerintah pusat menghentikan penjualan paket pelatihan program kartu Prakerja baru-baru ini.
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mendesak aparat hukum melakukan penyelidikan meski pemerintah menghentikan paket pelatihan di…
Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengapresiasi KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri yang mengedepankan pencegahan demi…
Anggaran Rp 5,6 triliun untuk program pelatihan online Kartu Prakerja dinilai sangat berlebihan dan pemborosan anggaran.
KPK tidak terlibat sejak awal program Kartu Prakerja ini disusun hingga kemudian bergulir.
Kader Golkar Syamsul Rizal meminta KPK untuk tidak bermain politik soal kartu prakerja.
Terkait masalah Kartu Prakerja, Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto meminta KPK menangkap para perampok uang negara.
Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat mendorong KPK membongkar dugaan praktik busuk di balik Program Kartu Prakerja.
Menurut Saleh, anggaran program Kartu Prakerja bisa dialokasikan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19), jika dihentikan pemerintah.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay angkat suara menanggapi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait indikasi sejumlah…
KPK menemukan tujuh persoalan pengelolaan program Kartu Prakerja yang berpotensi mengarah pada kerugian negara.
KPK meminta pelaksanaan Program Kartu Prakerja gelombang keempat dihentikan, karena ditemukan persoalan pada pelaksanaan sebelumnya.
Komisi Pemberantasasn Korupsi (KPK) mengungkapkan ada delapan platform digital yang menjadi mitra Kartu Prakerja tidak melalui mekanisme pengadaan…
Komisi Pemberantasasn Korupsi (KPK) merampungkan kajian terkait program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah. Hasilnya?
Politisi partai Golkar Nurul Arifin melihat program Kartu Prakerja yang sering dibandingkan efektifitasnya dengan bantuan sembako atau tunai…
JPNN.com 
