KPK menyebutkan semua terlibat dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara dan mewakilinya di Kalsel.
KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian/DJKA Kementerian Perhubungan (Wilayah Jawa Tengah).
Keempat orang yang berpakaian rompi oranye tak berkomentar apa pun saat dikonfirmasi awak media.
KPK menyatakan ada kendala yang ditemukan untuk memobilisasi para pihak yang terjaring OTT.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penghitungan uang di lokasi tangkap tangan.
KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah oleh Pemprov DKI di Rorotan, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota…
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai PK terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming sudah jelas harus…
Alexander menambahkan belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi PBJ.
AGK didakwa menerima suap senilai Rp 5 miliar dan 60 ribu dolar AS, disertai penerimaan gratifikasi senilai Rp…
Kuasa Hukum PT SBS,Franky ST Purba menyatakan kliennya bukan pihak smelter swasta yang disebut melakukan transaksi senilai Rp…
Dugaan ini semakin dikuatkan oleh kesaksian yang muncul dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh
Jajaran Mantan Direksi PT Timah mengungkapkan harga operasional milik PT Timah lebih mahal jika dibandingkan dengan smelter milik…
BPKP menyatakan pengadaan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 319 miliar.
Dayang Donna dicecar penyidik terkait perannya dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kaltim.
KPK terus mengusut kasus korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur.
Saksi Tamron Tamsil membeberkan keterangan dalam persidangan. Dia membantah tudingan JPU yang menyebutkan dana CSR kepada Harvey merupakan…
Sejumlah saksi kembali mengungkapka soal proses kerja sama PT Timah dengan smelter swasta dalam kasus korupsi dengan terdakwa…
Bos Smelter Ungkap Fakta Soal Kerja Sama dengan PT Timah Hingga Setoran CSR dalam persidangan
KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait Pengadaan Alat Pelindung Diri pada Kementerian Kesehatan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan PT PGN.
Hakim ad hoc hanya digaji Rp 18 jutaan, sangat kontras dengan tanggung jawab yang harus diembannya.
JPNN.com 
