Hukum Rabu, 09 Oktober 2024 – 10:41 WIB
Usut Kasus di BPR Bank Jepara Artha, KPK Cegah 5 Tersangka ke Luar Negeri
Sebanyak lima orang telah dilakukan pencegahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke luar negeri.
KPK saat ini tengah melakukan penghitungan dugaan kerugian negara dari pengadaan mebeler RJA DPR RI.
Sebanyak lima orang telah dilakukan pencegahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke luar negeri.
KPK menyebutkan penyidik dalam operasi tangkap tangan (OTT) kemarin, memang membidik pihak yang melakukan transaksi.
KPK menemukan enam paket uang dari tangan pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad.
KPK menyebutkan semua terlibat dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara dan mewakilinya di Kalsel.
KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian/DJKA Kementerian Perhubungan (Wilayah Jawa Tengah).
Keempat orang yang berpakaian rompi oranye tak berkomentar apa pun saat dikonfirmasi awak media.
KPK menyatakan ada kendala yang ditemukan untuk memobilisasi para pihak yang terjaring OTT.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penghitungan uang di lokasi tangkap tangan.
KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah oleh Pemprov DKI di Rorotan, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota…
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai PK terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming sudah jelas harus…
Alexander menambahkan belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi PBJ.
Dugaan ini semakin dikuatkan oleh kesaksian yang muncul dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh
BPKP menyatakan pengadaan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 319 miliar.
Dayang Donna dicecar penyidik terkait perannya dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kaltim.
KPK terus mengusut kasus korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur.
KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait Pengadaan Alat Pelindung Diri pada Kementerian Kesehatan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan PT PGN.
Hakim ad hoc hanya digaji Rp 18 jutaan, sangat kontras dengan tanggung jawab yang harus diembannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut kasus dugaan korupsi di PT PGN.
Berikut ini dugaan kasus korupsi di Kaltim yang sedang ditangani KPK, sudah ada tiga tersangka.