Humaniora Rabu, 15 November 2023 – 14:58 WIB
Tanoto Foundation & UNESCO Dorong Peran Pemuda dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Tanoto Foundation & UNESCO mendorong peran pemuda dalam pembuatan kebijakan publik
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menjadi pembicara dalam seminar nasional yang mengusung tema 'Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan…
Tanoto Foundation & UNESCO mendorong peran pemuda dalam pembuatan kebijakan publik
Bamsoet membahas dinamika di balik pembuatan peraturan kebijakan publik saat memberi kuliah Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas…
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan sejumlah arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Fungsional Perencana Kemnaker, Senin (22/8).
Tuntutan penambahan masa jabatan kepala desa bertambah jadi sembilan tahun hanya demi kepentingan politik.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan peran perempuan harus ditingkatkan
Kemendikbudristek kembali mendapatkan penghargaan dari KemenPAN-RB untuk kategori pelayanan publik dan menerima piagam penghargaan.
Staf KHusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susestyo mendorong internalisasi nilai-nilai Pancasila lewat kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan.
Pengamat Kebijakan Publik menilai keputusan pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng meninabobokan rakyat
Direktur Eksekutif IRE Dina Mariana mengatakan ada 4 aspek yang perlu diperhatikan terkait kebijakan publik.
Pengamat kebijakan publik menyoroti kebijakan di sektor telekomunikasi kurang kondusif bagi perkembangan industri telekomunikasi
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menanggapi kebijakan tentang penggunaan BPJS sebagai syarat mendapatkan layanan publik.
Pengamat Kebijakan Publik Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan sulit mendongkel Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan.
keterbatasan akses dan wadah, masih menjadi kendala belum maksimalnya masyrakat dalam perumusan kebijakan publik
Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara soal perubahan kebijakan dalam PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah.
Jan Prince juga mendorong keterlibatan aktif generasi milenial, generasi Z dan generasi Post Z dalam proses politik, demokrasi…
Sampai saat ini masih ada sejumlah kalangan di daerah terutama buruh yang menolak UU Cipta Kerja.
Syarat mutlak kemajuan bangsa adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bangsa.