Hukum Rabu, 29 Maret 2017 – 13:51 WIB
KPK Wajib Izin Pada Polri dan Kejagung
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kepolisian RI (Polri) meneken nota kesepahaman (MoU) dalam penanganan
Wakil Ketua Komisi III DPR, Mulfachri Harahap yakin memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang ditandatangani Ketua KPK…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kepolisian RI (Polri) meneken nota kesepahaman (MoU) dalam penanganan
Jaksa Agung M Prasetyo menduga telah terjadi kelalaian dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait sita eksekusi aset…
Sebanyak 56 narapidana dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Sabtu (11/3). Tujuh di antaranya adalah terpidana hukuman mati terkait…
Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso mengaku heran dengan pihak penegak hukum yang belum juga menahan bos PT…
Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN) mulai menyoroti sejumlah jabatan kosong di lingkungan Kejaksaan RI. Salah satunya adalah jabatan…
Kejaksaan Agung (Kejagung) merombak jajarannya untuk kepentingan promosi. Di antara jaksa yang mendapat promosi di Korps Adhyaksa itu…
Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku telah menerima surat dari Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) Bambang Brodjonegoro terkait
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Presiden Direktur (Presdir) Dana Pensiun Pertamina (DPP) berinisial MHKL. Dia diduga melakukan
Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan rotasi besar-besaran di lingkungan Korps Adhyaksa. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung sedikitnya ada 143
Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memeriksa saksi-saksi untuk mengusut dugaan korupsi atas pengadaan program siap siar di Lembaga Penyiaran
Ketum Pemuda Perindo Effendi Syahputra menilai ada setidaknya dua pos menteri yang pantas masuk daftar reshuffle jilid III.
Kejaksaan Agung dan jajaran tidak menerima terdakwa korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jatim ke Kadin Jatim tahun 2011-2014…
JPNN.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menerima rancangan peraturan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang isinya
JPNN.Com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengaku belum mengetahui adanya draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)…
JPNN.Com - Sebuah draf atau rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) beredar di berbagai platform media sosial. Yakni…
JPNN.com - Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita heran melihat saksi yang dipilih jaksa penuntut umum untuk dihadirkan di…
JPNN.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatat ada 93 jaksa nakal yang telah diberi sanksi sepanjang 2016.
JPNN.Com - Direktur Madrasah Antikorupsi Pemuda Muhammadiyah Abdul Rahman Syahputra menyatakan, Presiden Joko Widodo mestinya menunjuk jaksa agung