Kejari Ponorogo mengusut kasus dugaan pungutan liar program PTSL di Ponorogo. 11 saksi sudah diperiksa.
Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma mendukung keputusan Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin yang bertindak tegas…
Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Dompu berinisial SS ditahan Kejari Dompu atas dugaan terlibat kasus korupsi…
Kejaksaan diminta lebih berani membongkar kasus BTS ini, terutama mereka-mereka yang menikmati menerima hasil korupsi
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengecam gugatan menghapus kewenangan Kejaksaan dalam mengusut kasus tindak pidana korupsi (tipikor).
Di bawah komando Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil memenuhi harapan publik dalam upaya pemberantasan korupsi.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mendukung langkah Kejaksaan Agung yang melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi…
Dosen hukum tata negara Unand Feri Amsari yakin Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak uji materi yang akan mengamputasi…
Para jaksa telah mengikuti diklat pendidikan pembentukan dan pelatihan di Badan Diklat Kejaksaan RI.
Tingginya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) mengundang perhatian publik, salah satunya Pimpunan NU.
Langkah Kejagung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G BAKTI Kominfo 2020-2022 terus mengalir.
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) kini mencatatkan rekor
Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) bereaksi setelah wewenang jaksa mengusut korupsi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota Komite I DPD RI Filep Wamafma menyayangkan uji materi yang mendorong penghilangan kewenangan kejaksaan dalam mengusut kasus…
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin menetapkan Kadis PKP Muba berinisial RG sebagai tersangka korupsi proyek air bersih.
Pakar hukum Unair Iqbal Felisiano mengaku tak sepakat jika kewenangan Kejaksaan untuk menyelidiki dan menyidik kasus korupsi dihapus.
Gugatan seorang advokat terkait kewenangan jaksa menyidik kasus pidana korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK) menyita perhatian publik.
Anggota DPD RI Ria Mayang Sari menyayangkan pengajuan uji materi tentang kewenangan kejaksaan dalam mengusut kasus tindak pidana…
Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda (LBH GP) Ansor mengecam upaya mengamputasi kewenangan 'Korps Adhyaksa' dalam mengusut kasus tindak…
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Santoso heran dengan motivasi judicial review (JR) kewenangan Kejaksaan…
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai secara wilayah jangkauan Kejaksaan lebih luas dibanding KPK.
JPNN.com 
.jpeg)
