UU ASN menyamaratakan PNS dan PPPK, kok Mendagri Tito Karnavian bikin aturan berbeda?
BSKDN Kemendagri menggandeng organisasi think tank Koso Nippon untuk memperkenalkan Review Program ke daerah-daerah.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden(KSP) Ali Mochtar Ngabalin menjawab isu cawe-cawe dalam penggantian sejumlah pj gubernur menjelang…
Agus Fatoni akan dilantik menjadi Pj Gubernur Sumut menggantikan Hassanudin. Pj Gubernur Sumsel akan dijabat Elen Setiadi
Lalu Gita Ariadi dicopot dari jabatannya sebagai Pj Gubernur NTB. Penggantinya akan dilantik pada Senin (24/6) besok
SIPD RI merupakan jembatan penghubung pada penerapan konsep transformasi digital pemda ke dalam SPBE dan Satu Data Indonesia.
Anggaran pengelolaan sampah belum menjadi prioritas oleh Pemda, hal ini terlihat dari data rata-rata Anggaran Persampahan dalam APBD…
Dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional maka TPKAD berperan penting menjadi penghubung menjaga sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah maupun…
Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen memperkuat rumusan kebijakan lewat meningkatkan kapasitas
IPDN Kemendagri melaksanakan praktik magang bagi Praja Pratama untuk dua angkatan
Kemendagri mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional melalui percepatan dan perluasan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Kemendagri melakukan langkah-langkah strategis untuk menggenjot realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin bersurat ke Kemendagri soal pemberhentian Arsan Latif yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi Pasar…
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan semua pihak akan pentingnya memperkuat kolaborasi.
Kemendagri saat ini berupaya mendorong penguatan Pemda di bidang penanggulangan kebakaran khususnya dalam pencapaian respons time 15 menit.
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pengelolaan peningkatan pengelolaan keuangan yang lebih transparan
Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Ratusan pejabat daerah ini dimutasi, dilaksanakan setelah mendapat izin dari Kemendagri.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengungkapkan strategi keberlanjutan inovasi
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya pembangunan berbasis partisipatif.
JPNN.com 
