Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Lutfi TMA berharap pemerintah dan ormas bisa saling bersinergi…
Beredar isu bahwa e-KTP WNA bisa dipakai untuk persyaratan mencoblos pada pemilu mendatang. Ini klarifikasi Kemendagri
Kemendagri diminta hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Cibinong untuk menyerahkan resume terkait perkara Pilkada Kabupaten Bogor, Rabu (13/2).
Kemendagri bergotong royong bersama Pemda untuk mempercepat Perekaman KTP-el di lima Provinsi.
Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengatakan, Kemendagri memilki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah mengeluarkan Keppres tentang pemberhentian Zumi Zola dari jabatan gubernur Jambi.
Kisruh ex officio Wali Kota Batam menjadi Kepala BP Batam hingga kini belum ada putusan final.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun hingga saat ini mencapai 72.307.306…
Kemendagri mengirim radiogram ke pemda terdekat dengan Banten dan Lampung untuk membantu sarana dan prasarana yang dikoordinir oleh…
Kemendagri melakukan pemusnahan dengan cara dibakar sejumlah 1.378.146 keping KTP-el yang rusak atau invalid.
Kemendagri memusnahkan 1.378.146 keping kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dan sejumlah blangko yang rusak atau invalid.
Politikus Partai Gerindra Nizar Zahro tidak terima karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid…
Lihat saja Pak Luhut dan Ibu Sri Mulyani yang secara vulgar acungkan jari telunjuk dan melarang Direktur IMF…
Pengamat politik Adi Prayitno menilai, e-KTP menjadi sorotan publik bukan karena posisi mendagri dijabat politikus dari PDIP Perjuangan…
Kemendagri meminta para bupati dan wali kota memerintahkan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah masing-masing untuk…
Kemendagri mencabut kebijakan tentang instruksi kepada pegawainya yang mengenakan jilbab untuk memasukkannya ke dalam kerah baju.
Kemendagri memastikan penemuan ribuan e-KTP ataupun penjualan blangko e-KTP tak ada kaitannya dengan Pemilu 2019, terutama soal daftar…
Kemendagri memerintahkan kadis dukcapil se-Indonesia mengecek KTP elektronik yang rusak.
Temuan tentang blangko e-KTP yang dijual bebas di media online baru-baru ini sangat menghawatirkan dan memperlihatkan ketidakprofesionalan pemerintah.
Kemendagri mengingatkan toko jual beli online untuk tidak main-main memfasilitasi penjualan dokumen negara seperti blangko e-ktp
Ditjen Dukcapil Kemendagri akan menerapkan tanda tangan digital pada dokumen kependudukan mulai tahun depan.
JPNN.com 
