Honorer k2 menganggap rezim Jokowi saat ini tak jelas karena sistem PPPK yang diusulkan untuk honorer k2.
Seluruh honorer K2 pasti protes dengan kebijakan tersebut. Sebab, tetap ada honorer K2 yang tertinggal. Apalagi hanya 75…
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin dan Komisi II DPR RI menghasilkan enam kesepakatan tentang pengadaan…
Rekrutmen calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari honorer K1 (kategori satu) dan K2 (kategori dua) harus…
Pemerintah perlu mensikronkan terlebih dahulu data honorer K2 di Kemendikbud dan Kementerian Pedayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Perbedaan data ini terjadi setelah Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan ada 159 guru K2 yang terverifikasi bisa mengikuti tes…
MenPAN-RB telah melaporkan rencana penerimaan PPPK kepada Jokowi di Istana Negara
Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan ada kesalahan persepsi soal PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK terutama soal persyaratan untuk guru honorer…
Evaluasi itu terbagi dalam dua bagian. Yakni, pelayanan pembuatan SIM dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).
MenPAN-RB Syafrudin memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam, dalam hal penyelenggaran pelayanan publik.
KemenPAN RB menyiapkan rancangan Perpres yang mengatur jabatan apa saja yang bisa diisi anggota TNI, Polri, dan PPPK
Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jawa Tengah Ahmad Saifudin menilai pemerintah gagal menyelenggarakan seleksi CPNS
Dwi menegaskan peserta yang mendapat kebijakan khusus bukan berarti mereka tidak berkualitas. Mereka tak lulus passing grade hanya…
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama adendum di Balai Sidang UI Depok
Sebagian besar formasi CPNS KemenPAN-RB adalah Analis Kebijakan Ahli Pertama yakni sebanyak 67 formasi.
Ketiadaan fasilitas penunjang rekrutmen CPNS di Sulteng memaksa pemerintah pusat menghentikan sementara proses seleksi calon abdi negara.
Pemerintah daerah yang kekurangan pegawai bisa melakukan open bidding untuk menempatkan SDM berkualitas di jabatan tertentu.
Pejabat pembina kepegawaian (PPK) diminta segera mengajukan usulan pemberkasan NIP honorer kategori dua (K2).
JPNN.com 
