Sinergi strategis untuk pemerataan aset dan revitalisasi peran umat, PUI dan Kementerian ATR/BPN teken MoU.
Kementerian ATR menggelar Talkshow Tata Ruang bertemakan 'One Spatial Planning Policy, Kunci Sukses Pembangunan Nasional Berkelanjutan'
Mantan guru besar IPB Profesor Ing Mokoginta bersama rombongan menyambangi Kantor Kementerian ATR/BPN) pada Rabu (8/5) untuk meminta…
Presiden Jokowi didampingi Menteri AHY menyerahkan 10.323 sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Selasa (30/4)…
Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku dapat info dari Wapres Ma'ruf Amin soal rakyat yang lahannya diserobot…
Pada Rabu (31/1), majelis hakim kembali menyatakan penolakan terhadap langkah hukum PT TUM tersebut
Kementerian Agraria dan Tata Ruang memastikan hak guna usaha (HGU) bukan kawasan hutan.
Kementerian ATR/BPN sangat serius untuk memberantas mafia tanah dengan menyiapkan permen baru.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni telah berhasil menuntaskan kinerja kepemimpinan selama satu tahun
Tanah merupakan sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu, pemerintah ingin agar orang yang punya tanah harus memiliki…
Program e-PNBP tersebut sangat relevan dengan fokus Kementerian ATR/BPN dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Massa mendesak Kementerian ATR/BPN menindak tegas dugaan mafia tanah di lahan Inhutani II di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Menurut hasil survei LSI, jumlah masyarakat yang menyatakan puas dengan program PTSL mendekati 90 persen.
Menurut Doli, hal terpenting yang dibutuhkan Kementerian ATR/BPN ialah terobosan baru bukan atribut.
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Hadi Tjahjanto kembali muncul ke hadapan publik usai dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala…
Hadi Tjahjanto menyampaikan setelah sekian lama akhirnya bisa bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali.
Delegasi ANT dari Kolombia berkunjung ke Indonesia untuk mempelajari kesuksesan pelaksanaan reforma agraria di Bandungan Jateng
Kementerian ATR BPN melakukan sejumlah langkah ini demi mendukung pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Kementerian ATR/BPN berkomitmen mewujudkan peta kota dan kelurahan secara lengkap di seluruh Indonesia pada 2025.
Kementerian ATR/BPN mengungkap alasan mensyaratkan kartu BPJS bagi pemohon pelayanan pertanahan.
Kementerian ATR/BPN melakukan kanalisasi untuk memitigasi sengketa dan konflik pertanahan di wilayah IKN Nusantara.
JPNN.com 
