PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyampaikan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tanpa KPK, mengurus sertifikasi tanah terasa…
Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang setidaknya memiliki enam kelompok kegiatan yang ditujukan untuk menunjang kinerja pengendalian dan pengawasan pemanfaatan…
Kementerian ATR/BPN memang terus berfokus menyelesaikan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, mempercepat Reforma Agraria, menyukseskan pembangunan infrastruktur nasional,…
Kementerian ATR/BPN melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa untuk Tahun 2021, baik melalui proses tender atau non-tender. Kementerian ATR/BPN…
Kementerian ATR/BPN sebagai pemegang mandat pengadministrasian pertanahan di Indonesia, mempunyai tanggung jawab besar untuk penyelesaian permasalahan pertanahan.
Inspektur Bidang Investigasi Kementerian ATR/BPN Brigjen Pol Yustan Alpiani memastikan komitmen kementeriannya dalam memerangi mafia tanah
Ditjen PPTR Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Badung, meluncurkan aplikasi Patrol Taru. Apa yang dimaksud Patrol…
Kementerian ATR/BPN menyatakan Bank Tanah dibutuhkan untuk mengatasi persoalan pertanahan. Bank Tanah harus mampu mengarahkan pengembangan penggunaan tanah.
Pakar komunikasi Emrus Sihombing mendukung upaya Menteri ATR Sofyan Djalil memerangi mafia tanah dan buzzer yang mendukungnya
Ada empat lokasi yang diduga melakukan pelanggaran tata ruang di Kota Kendari, Sultra.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng Polri membentuk satuan tugas (satgas) mafia tanah
Percepatan pendaftaran tanah ini merupakan niat pemerintah dalam mencegah terjadinya masalah pertanahan di masa mendatang.
Satgas antimafia tanah ini didasari dari keprihatinan Menteri ATR/BPN yang selalu mendapat aduan mengenai praktik mafia tanah.
Kementerian ATR/BPN punya visi dan misi menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia.
Diperlukan strategi dan inovasi dalam menghadapi tantangan di bidang pelayanan publik.
Kebijakan penataan agraria ke depan akan dilakukan dengan penerapan sistem berkelanjutan.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya memastikan lahan untuk pertanian pangan tersedia dan terjaga.
Mantan juru ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta Paryoto tengah menjalani persidangan di PN Jakarta Timur karena…
Kementerian ATR/BPN juga telah menetapkan nilai-nilai kementerian dalam Keputusan Menteri.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil menyatakan bahwa sengketa dan konflik pertanahan…
Plt Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto menyatakan bahwa UU Ciptaker telah menyediakan…
JPNN.com 
