Kementerian ATR/BPN dan KLHK berkolaborasi dalam penyediaan TORA yang bersumber dari kawasan hutan.
Jubir Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi memastikan petugas pengukur tanah dari pegawai BPN atau pihak luar yang memenuhi persyaratan…
Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi mengungkapnya adanya kelompok tertentu yang pro-mafia tanah melakukan serangan balik.
Kementerian ATR/BPN mempercepat penyusunan Raperpres Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah.
Inspektorat Investigasi menindak oknum-oknum internal Kementerian ATR/BPN yang terbukti menyimpang dalam mengurus pertanahan.
Kementerian ATR/BP N membeberkan cara mafia tanah beraksi, masyarakat diminta berhati-hati
Kementerian ATR/BPN melalui program PTSL mempermuda masyarakat memiliki sertifikat tanah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Pengendalian…
Kementerian ATR/BPN terus berinovasi dengan menggunakan teknologi digital agar memudahkan masyarakat mengakses informasi yang dibutuhkan.
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah Mandalika dapat mengakselerasi sektor pariwisata di NTB.
Kementerian ATR/BPR banyak menerima laporan terkait pelayanan PPAT, termasuk keterlibatan oknum PPAT dalam kasus mafia tanah.
Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto menyampaikan sejumlah kepada taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)
Kementerian ATR/BPN secara rutin setiap 3 bulan melaksanakan evaluasi, kali ini giliran Kanwil BPN Sulsel
Wamen ATR/BPN Surya Tjandra menyerahkan sertifikat tanah untuk masyarakat Desa Terong, Kabupaten Belitung.
Gunawan Muhammad menyampaikan kunci utama bersaing di era revolusi industri 4.0 adalah kualitas SDM dan berdaya saing.
Kementerian ATR/BPN terus mendorong agar Bank Tanah dapat segera terbentuk pada Oktober ini.
Kementerian ATR/BPN bersinergi dengan Komisi Yudisial dalam upaya memberantas mafia tanah.
Kementerian ATR/BPN menyiapkan lima regulasi terkait engendalian maupun penertiban tanah dan ruang.
Kantor Pertanahan Kota Pontianak menindaklanjuti penyelesaian sengketa dan konflik agraria melalui peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Pemerintah telah menerbitkan dua PP turunan UU Cipta Kerja, yaitu PP 20/2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar,…
Junimart berharap persoalan sengketa lahan antara PT Bibit Unggul Karobiotek dengan masyarakat bisa selesai dengan pengukuran ulang HGU.
JPNN.com 
