Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan posisi Partai Demokrat kepada Presiden Joko Widodo, apakah bakal diajak bergabung ke…
Dosen Universitas Al Azhar, DR Ujang Komarudin bahkan menilai pidoto awal tahun Partai Golkar yang disampaikan Airlangga Hartato…
DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto diharapkan mampu menciptakan sinergitas dengan jajaran pengurus di daerah.
Pak JK bilang Golkar sudah mencetak rekor dunia, dengan memiliki lima ketua umum dalam tiga tahun terakhir.
Airlangga Hartarto harus memilih, jadi ketum Golkar atau jadi menteri. Di kabinet pemerintahan Jokowi-JK, tak da yang rangkap…
Lebih baik Airlangga Hartarto mengakomodasi semua faksi yang ada di tubuh Golkar, dengan memilih mana yang punya loyalitas…
Ari Junaedi mengatakan, Airlangga Hartarto harus melepas jabatan sebagai menteri perindustrian untuk membesarkan Golkar.
Tidak mungkin Munaslub Golkar saat ini mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum untuk masa jabatan lima tahun.
Priyo Budi Santoso khawatir Airlangga Hartarto bisa dilengserkan lagi lewat rapat pleno.
Ketika melihat sosok figur Airlangga, mereka mengaku jatuh cinta akan kembali memilih Partai Golkar pada Pileg 2019
Ketum yang namanya muncul dari suara arus bawah, senantiasa akan mencintai Golkar dan kadernya. Sebaliknya, juga dicintai kader…
Titiek Soeharto tak mau menganggap Airlangga Hartarto sebagai lawan.
Presiden Jokowi yang bukan kader Golkar justru harus berhati-hati mencermati berbagai upaya untuk menariknya ke masalah internal partai…
Pengganti Setya Novanto kemungkinan tak jauh dari empat nama kader Golkar.
Ada tiga faksi di internal Golkar yang berkepentingan merebut posisi Ketum Golkar.
Sebelum bertemu Pak JK, 31 DPD I Golkar itu juga menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.
Menurut Akom, Airlangga Hartarto merupakan kader berprestasi dan orang yang baik.
Sinyal mendukung Airlangga Hartarto menjadi Ketum Golkar datang dari 31 DPD.
Pemimpin yang baru juga harus bisa menekan intervensi dari luar dan bukan sosok yang hanya sekadar menggiring Golkar…
Setidaknya Golkar patut memprioritaskan kepentingan negara yakni menjaga kredibilitas dan citra lembaga
Apakah keputusan Golkar itu bisa sepenuhnya menjadi sikap DPR? Tidak juga, menurut saya karena DPR ada prosesnya
JPNN.com 
