Dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional maka TPKAD berperan penting menjadi penghubung menjaga sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah maupun lembaga.
Kemendagri mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional melalui percepatan dan perluasan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Saat ini terdapat 27 Bank Pembanguan Daerah yang berpotensi besar dalam memajukan perekonomian nasional.
Pemda harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik tanpa harus menganggarkan seluruh program.
Dirjen Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan daerah sudah bisa mengakses sumber pembiayaan utang daerah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menggelar Roadshow Literasi guna mempercepat akses keuangan daerah
Dirjen Keuda Kemendagri Agus Fatoni menerima audensi Gubernur se-Sulawesi yang tergabung dalam Badan Kerja sama Pembangunan Regional Sulawesi…
Kemendagri mendorong percepatam realisasi anggaran di Pemprov Kalbar untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Ditjen Bina Keuda Kemendagri menyelenggarakan Webinar Series Keuda Update Seri ke-23.
Plh Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni memberikan beberapa arahan kepada para kepala daerah.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengungkapkan tanggapan legislator terkait pertemuan dengan Tim Kunspek Komisi XI…
Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan uang negara baik keuangan daerah dan pemerintah pusat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkritik pengelolaan dana daerah yang dianggap belum maksimal.
Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni mengatakan kebijakan pengukuran IPKD sebagai upaya untuk menilai kualitas kinerja tata kelola…
Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni mengatakan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dibangun sebagai salah satu instrumen dalam…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp 28,7 triliun dari kegiatan pencegahan korupsi pada…
Upaya pengendalian bisa dilakukan dengan melakukan upaya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan secara nasional
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih merasa prihatin sekaligus kaget mendapat laporan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
JPNN.com 
