Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut pihaknya segera mengundang beberapa pihak ini membahas opsi pelantikan kepala…
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut pelantikan kepala daerah terpilih akan diundur. Kapan waktunya?
Komisi II DPR meminta BPK untuk melakukan audit dana hibah pemilu dan pilkada 2024.
Komisi II DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang dipimpin ketua HM Rifqinizamy untuk melihat…
Komisi II DPR meminta KPU untuk bisa menyempurnakan Sirekap sebelum dipakai pada Pilkada 2024.
Menjelang pendaftaran PPPK 2024, MenPANRB Azwar Anas harus memikirkan nasib honorer database BKN kena PHK
Inilah jadwal pendaftaran PPPK 2024. Deputi Sinka BKN Suharmen mengatakan yang disepakati ialah alternatif 1
Raker dan RDP bersama Komisi II DPR, Menteri Anas menguraikan penyelesaian tenaga non-ASN hingga digitalisasi manajemen ASN, simak…
PP Manajemen ASN yang digadang-gadang mengatur pengangkatan honorer jadi PPPK, mestinya sudah terbit April 2024.
RDP antara Komisi II DPR RI bersama Bawaslu, KPU, dan DKPP menyepakati Rancangan PKPU perubahan PKPU 8/2024 tentang…
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyebut pihaknya bakal mengevaluasi proses pemilihan Komisioner KPU.
DKPP dalam sidang pada Rabu ini memutuskan Hasyim dipecat dari Ketua dan Komisioner KPU karena melanggar Kode Etik…
Komisi II DPR siap mengkaji nama-nama honorer yang tidak masuk database BKN agar seluruhnya bisa diangkat jadi PPPK.
Menjelang pendaftaran PPPK 2024, pernyataan anggota Komisi II DPR menjadi angin surga bagi honorer yang tidak masuk database…
Menjelang pendaftaran PPPK 2024, Komisi II DPR menerima daftar nama honorer yang tidak masuk database BKN.
Menjelang pendaftaran PPPK 2024, anggota Komisi II DPR menyoroti kebijakan pemerintah soal penyelesaian masalah honorer.
Berikut ini kabar gembira dari Komisi II DPR RI soal kebijakan pengangkatan honorer jadi PPPK atau Pegawai Pemerintah…
Wakil Ketua Komisi II Yanuar Prihatin mengaku tidak mengetahui alasan pasti di balik mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota…
Pemprov Jateng terus memperkuat koordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi kerawanan Pilkada 2024.
Komisi II DPR RI dan KemenPAN-RB menyepakati PPK dan pejabat lainnya dilarang mengangkat tenaga non-ASN.
Honorer patut gembira atas poin penting kesepakatan Komisi II DPR dengan KemenPAN-RB tentang tenaga non-ASN. Begiin kesepakatannya.
JPNN.com 
