Honorer kecewa berat atas keputusan menunda pengangkatan PPPK pada tahun depan, mereka mengajukan 6 tuntutan kepada MenPAN-RB dan DPR
Pada saat raker dengan Komisi II DPR RI, MenPANRB Rini Widyantini mengusulkan pengangkatan PPPK 2024 pada Oktober 2026.
Hasil raker Komisi II DPR bersama MenPANRB Rini Widyantini dan Kepala BKN Zudan Arif, disepakati pengangkatan PPPK 2024…
Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan pengangkatan PPPK…
Komisi II DPR RI mengungkap sumber masalah yang muncul pada seleksi PPPK 2024, terkait juga soal honorer database…
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengkritisi perbedaan pernyataan antarinstansi pemerintah menyikapi isu pagar laut. Kenapa?
Berikut ini info terbaru jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024, mundur dari jadwal semula Februari.
Biaya pemilihan baik Pemilu maupun Pilkada 2024 sangat tinggi, untuk itu pemerintah dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap sistem…
Mahkamah Konstitusi (MK) dituntut mengedepankan tiga hal dalam menangani 115 gugatan hasil Pilkada 2024 yang telah diterima lembaga…
Tetap ada peluang bahwa revisi UU ASN bisa menyelamatkan honorer yang dinyatakan TMS seleksi PPPK 2024.
MenPANRB Rini Widyantini mengatakan pengangkatan honorer menjadi PPPK masuk fokus ketiga kementeriannya.
Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dinilai perlu direvisi, begini alasannya.
Rancangan PP Manajemen ASN yang digadang-gadang mengatur pengangkatan honorer jadi PPPK, hingga saat ini belum jelas kapan terbit.
Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman dalam pendalamannya menyampaikan perlunya penguatan kelembagaan BPIP melalui Undang-Undang.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai sistem pemilu di Indonesia perlu dievaluasi, begini alasannya.
Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Wacana penambahan jumlah kementerian di kepemimpinan Prabowo penting mengacu dua pertimbangan ini.
Jumlahnya cukup banyak, DKPP telah memutuskan sebanyak 587 perkara kasus pelanggaran kode etik pada Pemilu 2024.
KPU siap menjawab jika dicecar soal dugaan pelanggaran Pemilu saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR.
Guspardi Gaus bertanya apa maksud masa transisi pada tahapan pengangkatan honorer jadi PPPK. Simak juga omongan Mardani Ali…
Komisi II DPR RI mendesak MenPAN-RB Azwar Anas agar honorer yang mengabdi minimal 5 tahun diangkat jadi PPPK…
JPNN.com 
