Biaya pemilihan baik Pemilu maupun Pilkada 2024 sangat tinggi, untuk itu pemerintah dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu.
Mahkamah Konstitusi (MK) dituntut mengedepankan tiga hal dalam menangani 115 gugatan hasil Pilkada 2024 yang telah diterima lembaga…
Tetap ada peluang bahwa revisi UU ASN bisa menyelamatkan honorer yang dinyatakan TMS seleksi PPPK 2024.
MenPANRB Rini Widyantini mengatakan pengangkatan honorer menjadi PPPK masuk fokus ketiga kementeriannya.
Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dinilai perlu direvisi, begini alasannya.
Rancangan PP Manajemen ASN yang digadang-gadang mengatur pengangkatan honorer jadi PPPK, hingga saat ini belum jelas kapan terbit.
Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman dalam pendalamannya menyampaikan perlunya penguatan kelembagaan BPIP melalui Undang-Undang.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai sistem pemilu di Indonesia perlu dievaluasi, begini alasannya.
Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Wacana penambahan jumlah kementerian di kepemimpinan Prabowo penting mengacu dua pertimbangan ini.
Jumlahnya cukup banyak, DKPP telah memutuskan sebanyak 587 perkara kasus pelanggaran kode etik pada Pemilu 2024.
KPU siap menjawab jika dicecar soal dugaan pelanggaran Pemilu saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR.
Guspardi Gaus bertanya apa maksud masa transisi pada tahapan pengangkatan honorer jadi PPPK. Simak juga omongan Mardani Ali…
Komisi II DPR RI mendesak MenPAN-RB Azwar Anas agar honorer yang mengabdi minimal 5 tahun diangkat jadi PPPK…
Pengangkatan honorer jadi PPPK Part Time maupun PPPK Penuh Waktu harus melalui tahapan audit, ternyata ada masalah serius.
Lolos audit, honorer jadi PPPK Part Time, setelah itu bisa menjadi PPPK Penuh Waktu, tetapi tidak gampang. Begini…
MenPAN-RB Azwar Anas menjelaskan mekanisme pengangkatan honorer jadi PPPK Part Time. Simak penjelasannya.
Bagaimana mekanisme pengangkatan honorer jadi PPPK Penuh waktu dan PPPK Part Time? Belum ada kepastian.
Anggota Komisi II DPR RI mendesak pemerintah membentuk tim untuk mengatasi masalah rotasi jabatan di Banggai.
Muncul wacana jadwal Pilkada 2024 dimajukan pada September, Komisi II DPR siap membahasnya bersama pemerintah.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Ongku Parmonangan Hasibuan mengusulkan kepada pemerintah untuk mengangkat tenaga…
JPNN.com 
.jpeg)
