Guspardi Gaus meminta pemerintah mencairkan dana Pemilu 2024 untuk anggaran 2022 agar KPU bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal.
Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami aliran uang rasuah Waskita Karya ke Komisi II DPR RI.
Kebijakan pemerintah untuk mengangkat honorer K2 di Papua menjadi PNS dipertanyakan, karena ada 300 ribu honorer K2
Anggota Komisi II DPR Syamsurizal mendukung pegawai honorer tetap mendapat prioritas untuk menjadi PPPK atau ASN. Simak komentarnya
Komisi II DPR sudah menentukan kriteria calon anggota DKPP periode 2022-2027 yang ideal, mulai dari soal reputasi hingga…
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat mengatakan pihaknya akan mengikuti jadwal RDP dengan Komisi II DPR RI…
Yanuar Prihatin resmi menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR menggantikan Luqman Hakim
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang membentuk panitia kerja untuk membahas tiga RUU ini
Anggota Komisi II DPR RI Riyanta meyakini persoalan kejahatan dan mafia pertanahan bisa diselesaikan dengan merekonstruksi pasal ini
Di hadapan anggota Komisi II DPR RI, Mensesneg Pratikno menegaskan posisi pemerintah soal rencana deklarasi oleh APDESI dukung…
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan persoalan anggaran Pemilu 2024 masih menjadi pembahasan dengan Komisi Pemilihan…
Anggota Komisi II Abdul Wahid mencecar calon komisioner KPU Betty Epsilon Idros yang pernah menolak pencalonan eks napi…
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mencecar calon Anggota KPU August Mellaz karena Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu…
Ketum FGHNLPSI Heti Kustrianingsih menolak seleksi PPPK guru tahap 3, simak alasannya
Politikus PKB Luqman Hakim soroti penambangan andesit di Desa Wadas. Dia mengingatkan keputusan Muktamar NU yang menyatakan haram…
Penyederhanaan surat suara jangan asal diterapkan, perlu dilakukan riset terlebih dahulu.
KPU tak salah memutuskan sendiri jadwal pelaksanaan Pemilu 2024, begini alasannnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mendesak agar seleksi CPNS 2021 secara menyeluruh.
Heru Sudjatmoko memuji program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Kementerian ATR/BPN, dia bilang begini...
Luqman Hakim meminta Polri tak ragu untuk menindak tegas siapa pun pelanggar PPKM Darurat.
Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan harapan supaya revisi UU ASN dapat menyehatkan ekosistem birokrasi sehingga bebas dari intervensi politik.
JPNN.com 
