Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mencecar calon Anggota KPU August Mellaz karena Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan…
Ketum FGHNLPSI Heti Kustrianingsih menolak seleksi PPPK guru tahap 3, simak alasannya
Politikus PKB Luqman Hakim soroti penambangan andesit di Desa Wadas. Dia mengingatkan keputusan Muktamar NU yang menyatakan haram…
Penyederhanaan surat suara jangan asal diterapkan, perlu dilakukan riset terlebih dahulu.
KPU tak salah memutuskan sendiri jadwal pelaksanaan Pemilu 2024, begini alasannnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mendesak agar seleksi CPNS 2021 secara menyeluruh.
Heru Sudjatmoko memuji program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Kementerian ATR/BPN, dia bilang begini...
Luqman Hakim meminta Polri tak ragu untuk menindak tegas siapa pun pelanggar PPKM Darurat.
Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan harapan supaya revisi UU ASN dapat menyehatkan ekosistem birokrasi sehingga bebas dari intervensi politik.
Anggota DPR yang juga politikus PDI Perjuangan ini bingung, kenapa bisa sampai bocor ya?
Aturan mengenai larangan eks-anggota HTI ikut Pilpres, Pileg, dan Pilkada tertuang dalam Buku Ketiga Penyelenggaraan Pemilu, BAB I…
Komisi II DPR akan rapat internal, membahas sejumlah persoalan, apakah juga masalah penyelesaian honorer?
Menyikapi hasil rapat Panja ASN Komisi II DPR dengan pemerintah, Titi Purwaningsih mengeluarkan intsruksi untuk seluruh honorer K2.
Terjadi perdebatan alot antara Panja ASN Komisi II DPR dengan pemerintah terkait penyelesaian masalah honorer K2.
Pimpinan honorer K2 Jakarta Nur Baitih mengirim surat, ingin berdialog dengan Ketua DPR Puan Maharani.
Hari ini Komisi II DPR RI membahas penyelesaian masalah honorer bersama enam menteri, di Senayan, Jakarta.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, masalah honorer K2 sudah terlalu complicated.
Profesor Eko Prasojo menilai, mengangkat honorerK2 dan membangun profesionalisme merupakan dua hal yang kontradiktif.
Terkait revisi UU ASN yang sudah dinanti para honorer K2, Profesor Eko Prasojo menyampaikan saran kepada Komisi II…
Anggota Komisi II DPR Mohammad Muraz mempersoalkan mengenai gaji honorer K2 yang sangat tidak layak.
Sejumlah anggota Komisi II DPR mendesak MenPAN RB Tjahjo Kumolo mengangkat honorer K2 menjadi PNS.
JPNN.com 
